Penyalahgunaan Obat Batuk Untuk Mabuk Oleh Remaja di Bengkulu Selatan

Ilustrasi Foto : thinkstock

 

Dikutip dari laman detik.com (6/6/2020), sejak April hingga Juni 2020, sebanyak 41.200 butir pil obat batuk merek Samcodin disita oleh Polres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu lantaran diduga digunakan kalangan remaja untuk mendapatkan efek mabuk-mabukan.

 

Polisi bahkan telah menetapkan sebanyak 8 tersangka pelaku pengedar dan penjual pada sejumlah generasi muda di daerah itu.

 

“Penyalahgunaan obat batuk di Bengkulu Selatan untuk dikonsumsi secara berlebihan menimbulkan efek mabuk-mabukan oleh kalangan remaja, akhirnya kami menyita, dan menetapkan tersangka pada sejumlah pengedar pada kalangan remaja,” ujar Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno.

 

Sudarno mengatakan, pengunaan obat batuk Samcodin secara berlebihan akan menimbulkan efek halusinasi serta ketergantungan. Bahkan, jika satu orang remaja menelan sebanyak 10 butir pil secara serentak dapat menimbulkan efek yang tidak baik.

 

“Dari pemeriksaan ada yang sudah ketergantungan tinggi dapat menelan 35 butir pil sekali tenggak,” ujar Sudarno.

 

Efek lain dari obat tersebut adalah tindakan kriminalitas. Dimana, berdasarkan hasil interogasi polisi pada aksi pencurian yang pernah terungkap yang dilakukan kedua remaja perempuan karena didorong oleh motif ingin membeli pil Samcodin untuk mabuk.

 

“Efek kriminalitas akibat penyalahgunaan obat tersebut bermacam-macam ada kasus remaja nekat mengancam pembunuhan terhadap orangtuanya karena butuh uang untuk membeli obat tersebut,” jelas Sudarno.

 

Sejak dilakukannya operasi oleh pihak kepolisian pada April lalu, sebanyak 8 orang tersangka pengedar, penimbun pil samcodin yang disalahgunakan telah diamankan polisi. Bahkan, salah satu dari tersangka tersebut merupakan seorang ibu rumah tangga.

 

“Sebelumnya juga terdapat ibu rumah tangga yang menimbun pil tersebut untuk diedarkan dan dijual pada kalangan remaja di Bengkulu Selatan,” ungkap Sudarno.

 

Sejumlah tersangka terjerat dengan UU kesehatan RI no 36 tahun 2009, karena tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat-obatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.