Putra Mahkota Ciderai Demokrasi Nasional dan Lokal

Rancah.com – Diusungnya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution menambah daftar maraknya politik dinasti di Indonesia. PDIP kompak mendukung anak dan menantu Jokowi sebagai calon wali kota solo dan medan. Tentunya hal ini memunculkan kontroversi dari berbagai pihak, jokowi nampaknya telah mencoba membangun dinastinya di Indonesia. Ujang Komarudin selaku pengamat politik Universitas Al Azhar berpendapat bahwa Jokowi memanfaatkan posisinya sebagai RI 1 untuk memperlancar sanak-famili terdekatnya menjadi orang nomor satu di Solo dan Medan.

Sebelumnya keduanya telah kompak menampik tuduhan akan usaha membangun mengatakan bahwa mereka ikut kontestasi politik secara bersih dan memiliki hak pilih sama seperti yang lain. Padahal jika ditelisik ulang awalnya PDIP sempat menyokong Achmad Purnomo menjadi wali kota Solo, akan tetapi tertikung oleh manuver pusat PDIP yang mencabut rekomendasi partai langsung dari Jokowi. Ditempat lain Bobby tidak menemui kesulitan berarti dalam meminta dukungan ke PDIP. Lalu, apakah dalil kontestasi bersih tersebut dapat membebaskan tuduhan akan politik dinasti Jokowi? Mari kita simak sebenarnya apa itu politik dinasti, dan mengapa restu Jokowi terhadap Gibran dan Bobby adalah bentuk dinasti politik.

Politik dinasti sebenarnya sudah menjadi tradisi di Indonesia, mulai dari partai politik seperti Megawati kepada Puan Maharani, dan SBY kepada Agus Harimurti. Sedangkan dari sektor pemerintah diperkasai oleh dinasti Cendana Soeharto, Dinasti ratu atut, dan dinasti lokal lainnya. Politik dinasti sendiri adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (elite politik, dan kelompok kepentingan) yang bertujuan mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan.

Politik dinasti merupakan vis a vis dari demokrasi karena menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi dimana kekuasaan hanya berputar dalam satu lingkaran yang berasas kekeluargaan. Akan tetapi ironisnya demokrasi melalui sistem desentralisasi dan otonomi daerah juga memberikan celah untuk masuknya politik dinasti di tataran lokal.

Desentralisasi memang membuat banyak kontribusi untuk iklim demokrasi di tataran daerah. John Stuart Mill dalam “Representative Govetnment” pernah mengatakan bahwa adanya desentralisasi kekuasaan memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Tentunya hal ini tidak lepas dari beberapa faktor lainnya seperti besaran wilayah kontestasi politik dan modal sosial lainnya. Meskipun menjamin kesetaraan politik, pernahkah kita sadar sebenarnya apa yang menghalangi masyarakat biasa untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut? apakah karena kita tidak memiliki materi dan modal politik? Tidak sepenuhnya benar. Hal ini karena desentralisasi telah melahirkan raja baru/Local Bossman ditataran pemerintah daerah, sehingga sirkulasi kekuasaan hanya berkutat pada mereka.

Local Bossman melalui sumberdaya yang mereka miliki menciptakan sistematika politik dinasti yang menguatkan posisi serta memberikan peluang jebatan hanya bagi orang-orang terdekatnya, sehingga memperkecil terjadinya sirkulasi politik. Banyak kasus para Local Bossman yang memegang dan memonopoli kekuasaan di daerahnya masing-masing, contohnya dinasti TGB (Tuan Guru Bajang) di NTB, dinasti Eddy Rumpoko di Kota Batu, dinasti Sutrisno di Kediri, dan masih banyak lainnya. Bukan tidak mungkin hal ini akan diterapkan dengan majunya dua orang terdekat Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution.

Meski keduanya menolak dikatakan sebagai produk politik dinasti, keduanya telah secara langsung menerima jalan pintas mengikuti kontestasi politik asbab posisi Jokowi pada saat ini. Jokowi yang saat ini menjabat sebagai presiden dan menempatkan orang terdekatnya pada pemilihan daerah secara langsung telah mencoba mengisbatkan dinasti politiknya bersama PDIP di Indonesia,

Dengan pencalonan anak dan menantunya, jokowi telah melenggangkan praktik politik dinasti yang ditakutkan akan mencederai demokrasi, dan menambah daftar pembajakan demokrasi di daerah melalui dinasti politik. Padahal jika melihat track record perjalanan karir politik Gibran dan Bobby, mereka berdua masih muda dan masih haus akan pengalaman, sedangkan masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang berpengalaman serta mengerti akan problematika masyarakatnya bukan hanya sekedar nama mentereng.

Politik dinasti tersebut memanglah sah secara tatanan politik dan hukum, akan tetapi bisa saja akan menghasilkan korupsi, nepotisme, mempersempit kesetaraan politik, menghambat sirkulasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Bukan tidak mungkin nantinya pada saat kontestasi politik berlangsung penyalahgunaan wewenang akan terjadi, sehingga akan merusak sistem demokrasi di tingkat pusat maupun lokal mengingat sumberdaya (Jabatan) yang saat ini dimiliki oleh Jokowi.

Bagaimanapun juga masyarakat sebagai hak pemilihlah yang memiliki kekuatan penuh untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka, merekalah yang sanggup dan paham atas apa yang mereka butuhkan, mereka juga mampu menghentikan tren politik dinasti di Indonesia, karena sejatinya pemilihan umum adalah upaya untuk menguatkan posisi masyarakat sebagai penopang demokrasi.