Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Sidang KNIP
Sidang KNIP

Menyerahnya tentara Hindia-Belanda kepada tentara Jepang yang disusul dengan menyerahnya tentara Jepang di tangan skutu setelah terjadinya pengeboman pusat senjata-senjata milik Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dalam hal ini membuat bangsa Indonesia membulatkan tekad untuk melepaskan dari kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Moch. Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 panitia tersebut dalam sidang terakhirnya menetapkan aturan peralihan UUD 1945 selama UUD 1945 belum dibentuk dengan sempurna. Selain itu, PPKI menetapkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian menjadi TNI dan PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) yang kemudian dikembangkan menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP kemudian menjadi pembantu presiden sebelum adanya MPR dan DPR di dirikan, seperti yang disebutkan dalam Pasal IV aturan tambahan dan peralihan UUD 1945 yang berbunyi:

“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Bersamaan dengan itu, dibentuk pula suatu partai politik sebagai alat perjuangan, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) yang di dirikan oleh Soekarno dan diharapkan mampu menjadi motor perjuangan rakyat”.

Setelah terbentuknya BKR dan KNIP langsung memainkan peran penting, dimana keanggotaan KNIP di ambil dari pemuka masyarakat dari berbagai daerah dan golongan agar seluruh Indonesia terwakili, di saping itu keanggotaan KNIP itambah dengan anggota PPKI yang tidak diangkat menjadi menteri.

Seiring dengan berjalannya pembentukan badan-badan aparatur Negara, timbul keinginan dari beberapa kalangan untuk mendobrak suasana politik otoriter dan represif yang telah berjalan selama tiga tahun setengah selama pendudukan Jepang kearah kehidupan yang demokratis, hal ini terjadi dalam beberapa tahap, diantaranya:

Pertama, atas prakarsa beberapa politisi muda, diusahakan agar kedudukan KNIP yang tadinya sebagai pembantu presiden, menjadi suatu badan yang mempunyai wewenang legislatif, dala hal ini sebelum MPR dan DPR di dirikan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada pihak siapapun. Untuk itu, pada tanggal 16 Oktober, dalam siding rapat paripurna KNIP yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan dihadiri oleh sebagian besar menteri Kabinet serta Moch. Hatta yang merupakan Wakil Presiden, dimana dalam sidang ini ditetapkan bahwa selama MPR dan DPR belum dapat dibentuk, KNIP diberi wewenang Legislatif dan wewenang yang turut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara(GBHN). Hal ini ditandatangani oleh Wakil Presiden dalam Maklumat No. X pada tanggal 16 Oktober 1945. Keesokan harinya yang pada saat itu situasi genting dibentuk sidang Pleno KNIP yang dipimpin oleh Mr.Latuharhary dengan merubah KNIP dari badan pembantu presiden menjadi semacam parlemen sementara melalui Maklumat No. X.

Kedua, dengan berubahnya KNIP menjadi parlemen sementara, Badan Pekerja mengusulkan agar para menteri bertangung jawab kepada KNIP, kemudian usul ini disetujui oleh presiden Soekarno pada tanggal 14 November 1945 (Maklumat Pemerintah) dan juga di setujui oleh KNIP dalam sidang plenonya pada tanggal 25-27 November 1945. Dalam hal ni dengan demikian, mulai pada tanggal 14 November 1945 sistem pemerintah presidensial telah berubah menjadi sistem pemerintah parlementer. Sistem ini dikukuhkan dalam UUD RIS 1949, UUD Sementara 1950 (padaa saat itu bentuk Negara Indonesia, Republik Indonesia Serikat/RIS).

Dengan adanya perubahan sistem presidensial menjadi sistem parlementer dianggap perlu untuk mendorong proses demokratisasi serta menangkis kecaman-kecaman dari sekutu yang mengganggap kemerdekaan Indonesia adala hasil rekayasa Jepang. Dalam hal ini menyebabkan pihak sekutu tidak bersedia berunding dengan pihak Indonesia, terutama kecaman yang ditunjukan kepada Soekarno yang menurut Moch.Hatta dalam Memoir:”Selalu dicela sebagai kolaborator Jepang).

Dengan adanya peralihan sistem pemerintahan, jabatan kepala Negara (Presiden) dipisahkan dengan kepala pemerintahkan (Perdana Menteri).  DiSamping dengan adanya perubahan tersebut memberi peluang untuk tetap mempertahankan presiden Soekarno sebagai presiden serta pemimpin rakyat.

Kemudian sebagai tahap ketiga dalam rangka mendemokratisasi, Badan Pekerja (anggota yang bertanggung jawab kepada KNIP) mengusulkan agar dibuka kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik, kemudian disetujui oleh pemerintah. Dalam Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November dikemukakan bahwa: “Pemerintahan menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Ditentukan juga pembatasan bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Disamping itu, dengan adanya parpol pemerintah lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban dari pimpinan organisasi-organisasi perjuangan.

Dengan disetujuinya membentuk partai-partai politik, masyarakat tentunya gembira mendengar hal ini, karena selama 3 setengah tahun pada masa pendudukan Jepang setiap kegiatan politik dilarang sama sekali. Semangat nasional serta patriotisme masyarakat meluap-luap tak terbendung, dimana semua golongan masyarakat ingin berpartisipasi dan mendirikan bermacam-macam parpol dan organisasi. Dengan adanya bermacam parpol berakhirlah usaha mendirikan partai tunggal dan berkembanglah sistem multi-partai dengan koalisi.