5 Gubernur dan 2 Ketua DPRD meminta Presiden Membatalkan Omnibus Law

Disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 di rapat Paripurna DPR mengalami kontroversi dan penolakan dari masyarakat yang menyebabkan gelombang demonstrasi di sejumlah daerah terjadi yang berujung Chaos (kekacauan).

Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia. Dalam hal ini sejumlah kepala daerah pun menolak dan meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar mencabut Omnibus Law. Sampai saat ini setidaknya ada lima Gubernur dan dua Ketua DPRD menyampaikan aspirasi para demonstran yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka diantaranya ialah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Shaleh.

Mereka menolak Omnibus Law Cipta Kerja sebagaimana diaspirasikan oleh buruh dan mahasiswa karena telah dinialai tidak adanya keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok pekerja. Oleh karena itu Presiden RI Joko Widodo diminta agar segera menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang mencabut atau membatalkan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.