Terkait UU Cipta Kerja, Moeldoko: Banyak Tokoh Belum Memahami Isi Sepenuhnya Tapi Keburu Menolak

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. /Instagram/@dr_moeldoko

Rancah.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bicara terkait aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Ia mengimbau agar semua pihak tidak buru buru mengkomplain secara berlebihan padahal belum memahami secara penuh isi dan substansi dalam UU Cipta Kerja versi terakhir.

“Sekali saja! Jadi jangan buru buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh, isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini,” kata Moeldoko dalam teks wawancara bersama Staf Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden RI, Sabtu (17/10/2020) seperti dikutip dari laman Detiknews.

Moeldoko mengatakan banyak pihak yang berpandangan bahwa UU Cipta Kerja itu merugikan pra pekerja, padahal menurutnya UU ini justru menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan penjamin pendapatan yang lebih baik.

“Banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja ini merugikan. Padahal ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya. Kita mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting,” ujarnya.

Ia mengatakan hingga saat ini ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta kartu prakerja, dari sini terlihat bahwa betapa besarnya kebutuhan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan sat ini.

“Coba bayangkan, sampai saat ini ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Prakerja. Betapa besar kebutuhan lapangan kerja saat ini,” sambungnya.

Selain itu, UU Cipta Kerja tersebut juga membuka kesempatan yang luar biasa bagi UMKM dan koperasi. Bagi mereka yang sebelumnya mengurus perizinan yang panjang dan lama, nantinya akan cukup lewat satu pintu saja.

“Melalui UU Cipta Kerja ini, membuka kesempatan yang luar biasa bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Mereka yang tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit, nanti cukup lewat satu pintu saja,” katanya.

Moeldoko menambahkan, tujuan penting lainnya dari UU Cipta Kerja ini adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

“Masyarakat sering mengeluhkan pelayanan birokrasi yang lamban, berbelit, menyebalkan, belum lagi banyak regulasi yang tumpang-tindih. Ini membuat tidak adanya kepastian bagi siapapun, termasuk investor. Peringkat kompetitif (Competitiveness indeks) Indonesia ada dibawah Malaysia dan Thailand. Saya tangkap mungkin Presiden malu melihat kondisi ini. Presiden ingin Indonesia bisa maju dalam kompetisi global,” tuturnya.

Moeldoko berharap semua pihak bisa bersatu mendukung UU ini. Ia memastikan UU satu ini tidak dibuat untuk menyingkirkan pemikiran tertentu melainkan untuk merangkul seluruh pihak agar merasakan kemajuan yang sejajar.

Menurut Moeldoko, ia melihat banyak tokoh yang sebenanrnya belum memahami isi UU Cipta Kerja sepenuhnya namun keburu menolak.

“Saya lihat banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya, tapi keburu menolak. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan. Mereka menyampaikan keberatan isi substansi dari undang-undang yang mungkin itu konsep sebelum disahkan. UU Cipta Kerja ini bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu,” katanya.