PA 212 Ancam Demo Besar-besaran Jika Pemerintah Tetap Legalkan Miras 

Slamet Maarif. Foto: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom

Rancah.com – Slamet Maarif  selaku Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar demonstrasi besar-besaran jika pemerintah bersekukuh melegalkan minuman keras (miras) di Indonesia.

Namun, sebelum melakukan aksi demonstrasi, PA 212 Akan melakukan audiensi terlebih dahulu dengan DPR dan Pemerintah. Apabila kebijakan legalisasi miras tetap dilaksanakan, maka aksi turun ke jalan menjadi opsi yang harus dilakukan.

“Kita akan audiensi dengan DPR dan pemerintah terlebih dahulu, jika pemerintah terus memaksakan untuk investasi dan melegalkan Miras di wilayah NKRI serta DPR juga seirama dengan Pemerintah, maka saya akan ajak umat Islam khususnya Alumni 212 untuk turun kembali ke jalan secara besar besaran, demi menyelamatkan anak bangsa serta NKRI,” kata Maarif dikutip dari Okezone, Selasa (2/3/2021).

Menurut Maarif, miras sudah terbukti merusak anak bangsa dan salah satu biang keladi kejahatan di negeri ini. Di sisi lain, Indonesia adalah negara berketuhanan. Jadi kata dia investasi dan pelegalan miras jelas bertentangan dengan Pancasila dan keyakinan mayoritas penduduk NKRI.

“Dan tidak ada Tuhan agama manapun yang membolehkan umatnya untuk mengkonsumsi miras. Jadi investasi dan pelegalan miras jelas bertentangan dengan Pancasila dan keyakinan mayoritas penduduk NKRI,” katanya.

“Apa Pancasila sudah tidak lagi menjadi dasar bernegara mau diganti anti Tuhan? Jadi satu kata cabut dan batalkan Perpres tersebut,” tambahnya.

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan turunan Undang-undang Cipta Kerja.

Dalam beleid itu terdapat sejumlah persyaratan di antaranya penanaman modal terkait miras baru dapat dilakukan di beberapa provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.

Persyaratan berikutnya, penanaman modal di luar provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.