Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Ini Respons Ketum PBNU

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Foto: Tribunnews.com

Rancah.com – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengingatkan pemerintah tidak lagi sembrono dalam membuat aturan. Terlebih lagi soal investasi minuman keras (miras).

Kiai Said juga berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali ke depannya.

“Saya harapkan, lain kali tidak terulang lagi seperti ini. Jadi tidak kelihatan sekali sembrono, sembarangan begitu,” ucap Said Aqil di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Tribunnews, Selasa (2/3/2021).

Said Aqil mengatakan, tidak ada pertimbangan dari sisi agama, etik hingga kepentingan masyarakat dari lahirnya aturan soal investasi minuman keras tersebut. “Tidak ada pertimbangan yang bersifat agama, bersifat etik, bersifat kemasyarakatan langsung,” tutur Said Aqil.

Dirinya menyebut bahwa investasi minuman beralkohol itu akan menimbulkan banyak permasalahan pada bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Said Aqil menegaskan bahwa PBNU menolak keras adanya investasi minuman keras. “Apapun alasannya, apapun pertimbangannya, kami PBNU menolak adanya investasi untuk industri khamr ini,” pungkas Said Aqil.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan telah menerima masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan dari provinsi juga daerah.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” kata Presiden Jokowi dalam siaran pers virtual yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021).

Usai menerima masukan tersebut, Jokowi memutuskan untuk mencabut lampiran perpres terkait investasi baru miras.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras) yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi.