Kritik Sanksi untuk Petugas Dishub yang Memeras, Azas Tigor: Harusnya Dipecat!

Petugas Dishub menghentikan bus yang mengangkut warga ke lokasi vaksinasi Covid-19, Selasa (7/9/2021). Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menyebut, dua petugas itu memeras supir bus dengan meminta uang Rp 500.000.(Instagram @azas_tigor_nainggolan)

Rancah.com – Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan melontarkan kritik terkait sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terhadap dua petugasnya yang terbukti melakukan pemerasan.

Tigor menilai, sanksi yang diberikan Dishub DKI tidak tegas dan sulit dipercaya.

“Saya pikir sanksi tersebut kurang tegas dan sulit diawasi atau dipercaya,” kata Tigor saat dihubungi, dikutip dari Kompas, Rabu (8/9/2021).

Kepada dua oknum petugas yang terbukti melakukan pemerasan dijatuhkan hukuman berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar 30 persen selama 9 bulan.

Diberikan juga sanksi yakni penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.

Selain itu, Kedua petugas itu juga dipindahkan ke tempat tugas yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Tigor menilai, sanksi tersebut tergolong ringan jika dibandingkan dengan perbuatan pemerasan yang dilakukan kedua petugas.

“Kenapa sanksinya ringan sekali? Padahal yang dilakukan adalah pelanggaran berat, yakni memeras dengan menggunakan jabatan sebagai pejabat publik,” kata Tigor.

Menurut Tigor, seharusnya oknum tersebut harusnya dipecat agar ada efek jera.

“Sanksinya harusnya dipecat agar ada efek jera kepada publik. Pelaksanaan penindakan sanksi juga harusnya di depan publik, seperti dalam upacara,” sambungnya.

Tigor menyinggung kasus sebelumnya di mana sejumlah petugas Dishub dipecat karena kedapatan nongkrong di warung di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kenapa pemerasan ini pelakunya tidak dipecat? Berarti waktu pemecatan petugas satpol PP yang nongkrong itu hanya sebuah pencitraan dong,” ujarnya.

Ia tak terima alasan Dishub tak memecat kedua petugas karena mereka berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

“Justru karena dia PNS harus tegas dan jadi contoh dong. Nah ketahuan kan pecat petugas beraninya PJLP, Anies berani. Jangan-jangan Anies enggak tahu nih kabar buruk pemerasan oleh pegawai Dishub,” ujarnya.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan Chaidir sebelumnya mengatakan, sanksi yang diberikan itu sudah sesuai dengan aturan karena kedua oknum berstatus PNS. Sanksinya adalah pelanggaran disiplin sedang sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

Hal ini berbeda dengan petugas Dishub DKI Jakarta yang berstatus PJLP (penyedia jasa lainnya orang perorangan) seperti kasus petugas Dishub nongkrong di masa PPKM Darurat sebelumnya.

“Kalau PJLP langsung PHK,” ujar dia.

Sebelumnya, Pemerasan yang dilakukan dua petugas Dishub ini terjadi pada Selasa (7/9/2021) kemarin, kepada sopir bus yang mengangkut peserta vaksinasi.

Tigor mengungkapkan, bus itu mengangkut warga berangkat dari Kampung Penas, Jakarta Timur menuju Sentra Vaksin di Sheraton Media Hotel Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

“Tapi sial bus rombongan warga distop oleh beberapa petugas Dishub Jakarta sekitar jam 09.08 WIB di depan ITC Cempaka Mas,” kata Tigor dalam keterangan tertulis, Selasa kemarin.

“Bus disetop paksa oleh petugas Dishub Jakarta dan diperas diminta uang oleh petugas Dishub Jakarta,” sambung Tigor.

Tigor mengetahui kejadian ini dari salah satu anggota Fakta yang mendampingi warga di bus tersebut. Ia mengatakan, dua petugas Dishub yang menyetop bus tersebut berinisial SG dan H.

Mereka awalnya bertanya mengenai kelengkapan surat-surat, lalu kemudian meminta uang damai Rp 500.000.

“Kedua petugas memaksa dan sopir memberikan uang Rp 500.000 baru mereka pergi meninggalkan rombongan kami,” sambungnya.

Padahal, pendamping Fakta yang berada di bus tersebut sudah menjelaskan dan memberitahu bahwa rombongan adalah warga miskin yang hendak vaksin.

“Tetapi kedua petugas Dishub Jakarta tersebut tidak peduli dan tetap memaksa memeras sopir sebesar Rp 500.000,” kata dia.