MPR Minta Jokowi Copot Menkeu, Ini Pembelaan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Instagram @smindrawati

Rancah.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasannya tidak datang rapat hingga memotong anggaran MPR RI.

Hal tersebut bikin para pimpinan MPR murka hingga mendesak Bendahara Negara itu dicopot.

“Atas nama pimpinan MPR RI, mengusulkan kepada Presiden RI untuk memberhentikan Saudari Menteri Keuangan karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan,” kata Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad kepada wartawan, dikutip dari detik, Rabu (1/12/2021).

Sri Mulyani pun menjelaskan alasan tidak datang rapat hingga memotong anggaran MPR RI melalui akun Instagramnya.

Pertama, Sri Mulyani mengatakan tak datang rapat MPR dua kali karena bersamaan dengan rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

“Undangan (rapat) dua kali, yaitu 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wakil Menteri Keuangan. Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022, di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” kata Sri Mulyani dalam akun resmi Instagramnya, Rabu (1/12/2021).

Kemudian soal pemotongan anggaran, dia menjelaskan hal itu memang sulit dihindari. Pasalnya, keuangan negara masih fokus digunakan untuk menangani COVID-19 sehingga pihaknya mau tak mau memangkas anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L), termasuk MPR.

”┬áMengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk : membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4,” lanjutnya.

“Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan,” jelas Sri Mulyani.

Yang terakhir, Sri Mulyani menegaskan bahwa kemenkeu dan menkeu terus menjalin kerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.

Sebelumnya diberitakan, MPR marah kepada Sri Mulyani karena dua hal. Pertama, pemangkasan anggaran MPR yang dilakukan saat jumlah pimpinan bertambah dari 4 orang jadi 10 orang. Kedua, ketidakhadiran Bendahara Negara itu dalam beberapa kali rapat dengan MPR.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)