Sekjen Kemensos Diusir Saat Rapat dengan Komisi VIII DPR, Risma Minta Maaf

Tangkapan layar video akun YouTube Komisi VIII DPR RI

Rancah.com – Komisi VIII DPR RI mengusir Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat dari rapat pembahasan anggaran yang digelar hari ini. Pangkal masalahnya, ada komunikasi Sekjen Kemensos kepada Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily yang dinilai tidak pantas.

Komisi VIII DPR hari ini menggelar rapat pembahasan anggaran Kemensos 2022 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Pada awal-awal rapat, anggota Komisi VIII sudah membahas komunikasi buruk Harry kepada Ace.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar Muhammad Ali Ridha menyesalkan komunikasi baik yang ditunjukkan Mensos Risma tidak selaras dengan pola komunikasi Sekjen Kemensos.

“Semestinya, contoh dan perilaku itu kemudian diikuti oleh jajaran Ibu, karena Ibu adalah panutan di Kementerian sosial. Tetapi yang terjadi sebaliknya, ada satu komunikasi yang menurut saya tidak pantas disampaikan, oleh jajaran Ibu, oleh Pak Sekjen kepada pimpinan komisi,” ujar Ali dalam rapat di ruang Komisi VIII, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, yang ditayangkan di akun YouTube Komisi VIII DPR RI Channel, Rabu (19/1/2022).

Ali tidak terima dengan komunikasi Sekjen Kemensos Harry kepada pimpinan Komisi VIII Ace. Ali meminta Sekjen Kemensos keluar dari ruang rapat atau dia yang keluar.

“Agar tidak membuang waktu, maka saya usulkan bahwa kalau rapat ini akan dilanjutkan, saya minta Saudara Sekjen untuk meninggalkan ruangan ini. Atau, kalau rapat ini masih akan dilanjutkan dengan keberadaan Pak Sekjen, maka saya yang akan keluar dari ruangan ini,” katanya.

Setelah para anggota menyampaikan interupsi, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengambil alih rapat. Dia meminta izin kepada Mensos Risma agar Sekjen Kemensos tidak mengikuti jalannya rapat.

“Ibu Menteri, ini kita sudah hampir 1 jam membicarakan ini dan nadanya sama Bu ya. Saya kira Pak Sekjen, biar ini tak berlarut-larut, kalau saya setop pasti semua interupsi lagi. Karena itu, atas izin Menteri, mungkin untuk rapat kali ini meninggal ruang rapat dulu Bu, atau ada komentar dari Ibu Menteri,” kata Yandri.

Tri Rismaharini Minta Maaf

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma meminta maaf kepada Komisi VIII DPR RI atas pola komunikasi Sekjen Kemensos Harry Hikmat yang dinilai tidak pantas.

Risma, yang juga hadir secara langsung dalam rapat Komisi VIII DPR, diberi kesempatan menanggapi kecaman para anggota Komisi VIII atas pola komunikasi Sekjen Kemensos.

Risma menyebut kesalahan bawahan adalah kesalahan pimpinan.

“Bapak Ketua Komisi beserta Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan para anggota Komisi VIII DPR yang saya hormati. Jadi saya selalu sebagai pimpinan, dan itu sering saya buktikan saat saya diturunkan menjadi Wali Kota, saya selalu sampaikan bahwa tidak ada salah kopral, yang ada adalah salah jenderal. Sayalah jenderalnya di Kementerian Sosial,” kata Risma dalam rapat di ruang Komisi VIII, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Risma pun pasang badan untuk Sekjen Kemensos. Ia meminta Komisi VIII DPR mengizinkan Harry meminta maaf.

“Karena itu, saya atas nama siapapun di Kementerian Sosial, saya minta nanti Pak Sekjen minta maaf, kalaupun teman-teman memang harus Pak Sekjen keluar, tapi Pak Sekjen harus minta maaf, Pak Sekjen juga harus minta maaf,” ucap Risma.

Bahkan Risma juga bersedia meminta maaf dengan cara apa pun. Jika harus duduk di bawah untuk meminta maaf, Risma mengaku siap melakukannya.

“Baik secara pribadi maupun unit, saya minta maaf, karena saya berprinsip bahwa jenderallah yang salah, saya yang salah, Kalau ada komunikasi yang tidak baik, sayalah yang salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dengan cara apa pun saya lakukan. Kalaupun saya harus berada di tempat Pak Ace dan saya duduk di bawah, saya akan lakukan, boleh saya buktikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam Raker, diawali dengan kekesalan seluruh anggota dan pimpinan Komisi VIII DPR.

Kekesalan mereka ditengarai oleh sikap dan cara komunikasi Sekjen Harry Hikmat terhadap Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Ace menyebut  sikap Sekjen Kemensos dinilai sinis terhadap pekerjaan DPR sebagai fungsi pengawasan lembaga pemerintah.

“Saya terus terang saja, ketika ibu ke dapil saya, kemudian tidak memberitahu ke dapil kami padahal kesepakatan kita bersama dalam setiap kali ibu menteri ke dapil setidaknya diberikan informasi yang mengatur adalah Sekjen,” ujar dia.

“Sekjen waktu itu memang minta maaf, tapi setelah itu nyerocos, bilang apa yang saya lakukan itu sinis, bahwa saya diundang oleh Kemensos tidak pernah datang. Apa urusannya bicara seperti itu?,” ucap Ace.