Jokowi: Predikat WTP bukan Tujuan Akhir

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Tangkapan layar video akun YouTube Sekretariat Presiden

Rancah.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 bukanlah merupakan tujuan akhir.

“Alhamdulillah, tahun 2021 tadi disampaikan Ketua BPK bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk LHP LKPP. WTP ini merupakan pencapaian yang baik pada tahun yang sangat berat di 2021,” kata Jokowi dalam acara Penyampaian LHP LKPP Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6/2022).

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara.

“Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif sekaligus bekerja melaksanakan program-program dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik.

“Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas mitigasi risiko sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran-sasaran program,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi pun menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan BPK, terutama terkait dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021.

“Kepada para menteri, kepala lembaga, maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK,” kata Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan tujuan akhir pemerintah adalah bagaimana pemerintah mampu menggunakan, mengelola, serta memanfaatkan secara transparan dan akuntabel uang rakyat sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya.

“Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, mampu mengelola memanfaatkannya dengan transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun membacakan LHP LKPP Tahun 2021 bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Isma Yatun, opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut berdasarkan pada opini WTP atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga dan satu laporan keuangan bendahara umum negara pada tahun 2021, yang berpengaruh signifikan pada LKPP Tahun 2021.

Sejatinya, kata dia, ada empat laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), yakni laporan keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2021, yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

Meski demikian, secara keseluruhan pengecualian dalam LKKL tersebut tidak berdampak material pada kewajaran LKKP Tahun 2021.

“Kami berharap pemerintah dapat terus berupaya efektif agar seluruh kementerian/lembaga dapat memperoleh opini WTP,” kata Isma Yatun. Setkab