Dukung UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: Kenapa Maksud Baik UU Cipta Kerja Ditolak Rakyat?

Rancah.com – Politikus Senior Fahri Hamzah turut memberikan pendapatnya soal UU Cipta Kerja yang banyak di tolak hingga melakukan aksi turun kejalan. Waketum Partai Gelora itu mengatakan bahwa lewat UU Cipta Kerja Pemerintah sebenarnya mempunyai niat baik untuk membangun perekonomian yang kuat di tengah gempuran Pandemi hingga bisa menampung para tenaga kerja yang kini semakin bertambah.

Namun, menurut Fahri Hamzah niat baik itu tidak di mengerti oleh masyarakat hal ini terlihat dari banyaknya penolakan di mana-mana.

Saya kira ada pelajaran besar yang harus dipetik hari-hari ini, karena maksud baik kadang dikotori oleh adanya maksud-maksudnya yang tidak baik. Maksud baik akhirnya bercampur dengan maksud yang tidak baik, sehingga menjadi keruh dan akhirnya rakyat menolak,” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Fahri pun menanyakan mengapa undang-undang yang sebenarnya maksudnya baik ini justru di tolak oleh masyarakat.

“Siapa yang tidak mau lapangan kerja tercipta? Siapa yang tidak mau bekerja? Siapa yang tidak mau punya penghasilan? Kasih makan keluarga dan anak-anak. Siapa sih yang tidak mau? Semuanya ingin kerja. Lalu, kenapa undang-undang yang maksudnya baik ditolak semua orang,” tuturnya.

Fahri menilai bahwa adanya gelombang penolakan adalah karena pemerintah sejak awal menutup-nutupi isi daripada Omnibus Law. Seharusnya, Fahri menyarankan Pemerintah membuka isinya, bukan terkesan menutup-nutupi lalu tiba-tiba di sahkan.

Kalau pemerintah menyatakan ini semua baik, maka sejak awal akan dikomunikasikan. Orang harus diberi tahu hal-hal yang tercatum dalam UU ini, dan pasti semua akan menerima. Karena sekali lagi tidak ada orang yang tidak mau kerja, tidak ada orang yang tidak ingin kehidupannya menjadi baik dengan bekerja dan terlibat dalam kegiatan perekonomian,” ujar Fahri.

Fahri menegaskan, sejak awal pemerintah tidak terbuka soal UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga publik mengesankan UU ini tidak berpihak kepada rakyat, tetapi berpihak kepada pengusaha, kelompok dan golongan tertentu saja yang ingin mengusai perekonomian Indonesia.

“Kalau kata almarhum WS Rendra, maksud baik saudara untuk siapa? Maksud baik saudara ada di pihak yang mana? Pertanyaan-pertayaan ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan dari awal,” ungkap Fahri.

Setelah disahkan dan terjadinya penolakan dari masyarakat Indonesia dari berbagai daerah, Fahri menyarankan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait apa isi UU Cipta Kerja yang sebenarnya.  Pemerintah harus bisa meyakinkan publik bahwa UU Cipta Kerja ini berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada yang lain.

“Ini waktu yang tepat berbicara dengan masyarakat, waktu berbicara kepada rakyat agar maksud baik kita, maksud baik pemerintah itu diketahui rakyat. Dan maksud baik itu ada di pihak rakyat,” tegasn eks politikus PKS ini.

Fahri juga meminta DPR memberikan penjelasan ke publik, dan tidak cuci tangan usai mengesahkan UU Cipta Kerja dengan menyerahkan bola panasnya ke pemerintah.

“Itu saran saya kepada pemerintah dan DPR, semua anggota DPR yang sejak awal semua partai politik sebenarnya menyetujui pembahasan, meski diujung berbeda pendapat di akhirnya. Tetapi sejatinya mereka setuju, termasuk partai politik yang menolak,” tandas Fahri.