Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mayoritas Tidak Diketahui Warga Indonesia, Ini Hasil Survei Kompas

Rancah.com  – Sebanyak 89.3 Persen dari para responden survei yang dilakukan oleh lembaga survei Litbang Kompas mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Dari 100% responden mayoritas tidak mengetahui tentang Undang-undang yang disebut bisa membungkam para pengkritik pemerintah itu.

Sementara itu, Jajak pendapat yang dilakukan di akhir Juni 2022 lalu = hanya memperlihatkan sebanyak 10,7 persen responden yang tahu adanya rencana pengesahan RKUHP tersebut.

“Sederhananya, dari 10 orang, boleh jadi hanya satu orang yang tahu soal rencana pengesahan RKUHP ini,” ujar peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti, seperti dilansir rancah.com dari laman Kompas, Senin (11/7/2022).

Rangga Eka Sakti mengatakan, pembahasan RKUHP yang baru diserahkan oleh pemerintah ke DPR seakan berjalan dalam lorong gelap yang jauh dari jangkauan publik.

Menurutnya, hak publik untuk bersuara dan ikut terlibat dalam proses perumusan RKUHP ini perlu untuk dipertimbangkan serius. Padahal, Komisi III DPR dan pemerintah semula mematok target pengesahan RKUHP sebelum berakhirnya masa sidang V Tahun Persidangan 2021-2022 yang berakhir pada 7 Juli 2022. Namun, hal itu urung dilakukan.

Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward OS Hiariej baru menyerahkan draf RKUHP yang sudah disempurnakan kepada Komisi III DPR pada 6 Juli 2022.

“Keengganan untuk melibatkan dan mendengarkan secara meluas suara publik dalam proses meramu kitab peraturan pidana yang baru ini sepertinya memang sudah menjadi gejala umum,” ujar Rangga.

“Hal ini umumnya terjadi ketika obyek dari aturan tersebut memicu kontroversi dan polemik,” ucapnya. Rangga mengatakan, absennya suara masyarakat dalam pembahasan RKUHP sebetulnya bukan hal baru. Sekitar dua tahun silam, ujar dia, kasus serupa terjadi ketika pemerintah dan DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Padahal, pembahasan UU Cipta Kerja, sebagian besar masyarakat meminta pemerintah dan DPR untuk bersabar. Hal ini, dikuatkan dengan hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada April 2020 yang menunjukkan 82,9 persen responden menilai pengesahan RUU Cipta Kerja harus ditunda. “Bak Bandung Bondowoso membangun candi, undang-undang ‘super’ ini diketok palu dalam waktu yang relatif cepat dan terkesan buru-buru,” kata Rangga.

“Padahal, saat itu polemik masih terjadi di publik,” ujarnya. Hal yang sama, lanjut Rangga, juga terjadi ketika DPR merevisi Undang-Undang KPK. Padahal, demonstrasi besar-besaran untuk menolak RUU itu terjadi di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. “Sayangnya, suara warga kurang didengar dan kedua RUU itu tetap diloloskan,” ucap Rangga.