Ini Manuver Donald Trump Usai Kalah Pemilu AS

Trump asks for 'election defense' donations, but the money also benefits  his new leadership PAC - CNNPolitics

Diketahui, Presiden Donald Trump dinyatakan kalah dalam pemilihan umum Amerika Serikat (Pemilu AS) menurut hitung cepat sejumlah lembaga. Namun Ia menolak mengakui kekalahannya. Lebih mengejutkan lagi, Trump mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis jelang akhir masa jabatannya mulai dari rombak kabinet hingga menjual pesawat jet.

Dilansir dari laman tempo.co,sikap Donald Trump yang menolak mengakui kekalahan berpotensi membuat transisi pemerintahan ke presiden terpilih, Joe Biden, terganggu. Alasannya proses transisi biasa diurus tim Presiden Amerika Terpilih dan badan Layanan Administrasi Umum (GSA).

 

GSA bisa memulai proses transisi begitu jelas siapa yang memenangi Pemilu AS. Sikap Trump yang berkukuh menang dan mengajukan gugatan sengketa pemilu bisa membuat GSA menolak proses transisi. “Kami belum memutuskan bahwa ada pemenang yang jelas,” ujar juru bicara GSA, Selasa, 10 November 2020.

Selain itu, Donald Trump memutuskan merombak kabinet di akhir-akhir masa jabatannya ini. Ia memecat Menteri Pertahanan Mark Esper dan menggantinya dengan Christopher Miller, direktur National Counterterrorism Center. “Mark Esper telah diberhentikan,” cuit Trump di Twitter.

Setelah Mark Esper, pejabat Pentagon yang kena pecat Donald Trump adalah James Anderson yang mengklaim dirinya mengundurkan diri. Ia kemudian digantikan oleh Brigjen Anthony Tata. Menyusul Anderson adalah Pejabat Intelijen Pentagon Jospeh Kernan dan Kepala Staf Pentagon Jen Stewart.

Lalu yang terbaru Donald Trump menyetujui penjualan senjata canggih AS termasuk jet tempur F-35 dan drone ke Uni Emirat Arab (UEA). Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke kongres pada Selasa kemarin..

Paket penjualan senilai US$ 23,37 miliar (Rp 328,8 triliun) itu mencakup hingga 50 pesawat F-35 Lighting II, sampai 18 MQ-9B Unmanned Aerial Systems atau drone dan paket amunisi udara-ke-udara dan udara-ke-darat, kata Departemen Luar Negeri, dikutip dari Reuters, 11 November 2020.