Donald Trump Tutup Akses Informasi Dari Luar Negeri Dan Info Intelijen Untuk Joe Biden

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Foto : AFP

 

Baru-baru ini, Presiden terpilih Joe Biden dikabarkan tak bisa mengakses informasi penting kepresidenan lantaran Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump diketahui telah menutup pintu akses informasi intelijen harian kepresidenan.

 

Menanggapi kabar tersebut, Senator Oklahoma, James Lankford, dari Partai Republik menyatakan, bahwa dirinya akan segera melakukan intervensi apabila pemerintahan Trump, tidak juga mengizinkan Biden, untuk mengakses informasi itu.

 

Dikutip dari laman detik.com, Jumat (13/11/2020), informasi intelijen harian kepresidenan sendiri merupakan salah satu dari hak pertama seorang Presiden terpilih AS setelah memenangkan pilpres. Akan tetapi, hingga kini Biden belum juga mendapatkan pengarahan intelijen harian dari pemerintahan Trump.

 

Lankford menegaskan dalam pernyataannya, apabiila Biden belum juga bisa mengakses informasi intelijen hingga akhir pekan ini, maka dirinya akan langsung turun tangan menangani masalah tersebut.

 

“Tidak ada ruginya dia mendapatkan pengarahan dan mampu melakukan itu,” tutur Lankford kepada radio setempat, KRMG, menegaskan bahwa dirinya anggota Komisi Pengawasan Senat AS dan siap untuk turun tangan dalam persoalan ini.

 

Selain itu, Lankford juga menyatakan, apabila hingga Jumat (13/11/2020) waktu setempat tidak juga ada kemajuan, maka dirinya juga akan melakukan intervensi.

 

“Ini perlu terjadi agar terlepas apapun hasil pilpres, ke manapun arahnya, orang-orang bisa siap untuk tugas sebenarnya,” ucapnya.

 

Adapun pernyataan ini disampaikan Lankford saat Biden dan para penasihat seniornya belum juga menerima President’s Daily Brief. Yakni terkait pengarahan intelijen yang dinilai sangat rahasia soal isu keamanan nasional yang ditawarkan oleh pendahulunya secara harian.

 

Menurut pernyataan dari Kantor Direktur Intelijen Nasional AS (ODNI) pada Senin (9/11/2020) waktu setempat juga menyatakan, bahwa kurangnya akses untuk Biden ini dipicu oleh hasil pilpres yang belum dipastikan oleh Administrasi Layanan Umum (GSA). Terlebih lagi adanya indikasi yang jelas bahwa tim transisi Biden tidak mendapatkan pengarahan yang sama seperti yang biasanya didapatkan oleh seorang presiden terpilih.

 

Bahkan, tidak diketahui seecara jelas apakah hasil pilpres ini perlu dipastikan sebelum seorang presiden terpilih bisa menerima pengarahan intelijen secara resmi. Sebelumnya, Biden sempat menyatakan bahwa pengarahan harian ‘akan berguna, tapi tidak terlalu diperlukan’.

 

Lebih lanjut Lankford juga turut menyinggung soal transisi kekuasaan yang singkat tahun 2000. Dimana, berdasarkan laporan bipartisan 9/11, berkontribusi pada kurangnya kesiapan keamanan saat serangan teror 11 September 2001 atau serangan 9/11 terjadi.

 

“Tidak ada yang salah dengan Wakil Presiden Biden mendapatkan pengarahan untuk bisa mempersiapkan dirinya dan agar dia bisa bersiap — Presiden sudah mendapatkan itu,” cetus Lankford, sembari menambahkan bahwa Wakil Presiden terpilih, Kamala Harris, yang sebelumnya menjabat Senator California juga memiliki izin untuk menerima pengarahan karena dia anggota Komisi Intelijen Senat AS.

 

Di lain pihak, Senator Partai Demokrat, Mark Warner yang juga merupakan anggota Komisi Intelijen Senat AS turut menyerukan agar Biden segera diberi akses pada pengarahan intelijen harian.

 

“Seperti yang telah dilakukan dalam setiap transisi lainnya, Presiden harus memerintahkan agar Biden dan timnya bisa menerima PDB (President’s Daily Brief), seperti yang telah dilakukan sebelumnya, bahkan saat pemilu tahun 2000. Sangat tidak bertanggung jawab untuk menahan hal semacam ini pada masa-masa yang tidak pasti,” ujar Warner.