Begini Prediksi Nasib Donald Trump Bila Menolak Keluar Dari Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Foto : AP

 

Kemenangan Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) pada 3 November lalu. rupaya masih tidak bisa diterima oleh Presiden Donald Trump dan partainya, Republik. Bahkan, Trump menegaskan jika dirinya berniat untuk menempuh jalur hukum demi menuntut pemilu yang dinilainya curang.

 

Dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (14/11/2020), Trump dan timnya sempat menuduh jika Pilpres Amerika Serikat (AS) terjadi kecurangan suara di Pennsylvania dan negara bagian lainnya yang memenangkan perolehan suara Biden. Akan tetapi, sejauh ini tim Trump belum membuktikan apa-apa di pengadilan soal klaim tersebut. Tak hanya akan menempuh jalur hukum, Trump juga disebut berupaya mempersulit proses transisi pemerintahan kepada Biden.

 

Sementara itu, Kepala Pelayanan Umum Pemerintahan (General Services Administration/GSA), Emily Murphy yang dipilih Trump, juga dikatakan masih menolak untuk menandatangani sejumlah dokumen agar masa transisi bisa segera dimulai. Hal ini tentu mengakibatkan dana transisi dan fasilitas sumber daya lainnya tidak dapat mengalir ke Biden dan timnya.

 

Dan bahkan, Biden dan tim transisinya rupanya juga masih belum diberi akses terhadap informasi intelijen. Hal ini lantaran Trump melarang Kemlu AS untuk memberi Biden akses terhadap tumpukan pesan dari sejumlah kepala negara asing. Di samping  itu, Trump juga masih bersikeras untuk melanjutkan proses hukum. Bahkan, tim kampanye Trump juga telah membuka penggalangan dana untuk membantu pembiayaan gugatan hukum terhadap hasil pilpres.

 

Diperkirakan, Trump juga tidak akan memberikan ucapan selamat kepada Biden ketika hasil resmi pemungutan suara electoral college keluar pada Desember mendatang. Selaian itu, Presiden AS ke-45 itu juga diprediksi tidak akan menghadiri pelantikan Biden sebagai penerusnya pada 20 Januari 2021.

 

Diketahui, bahwa selama ini presiden AS yang baru lengser akan menghadiri pelantikan penerusnya. Dan nantinya akan dikawal secara seremonial oleh presiden baru ke helikopter yang akan membawa sang mantan presiden ke kediaman pribadi.

 

Akan tetapi, apabila Trump tidak hadir dalam pelantikan Biden, maka Ketua Dewan Perwakilan AS, Nancy Pelosi, yang akan menggantikan Trump sebagai presiden sementara. Ini sesuai dalam Undang-Undang Suksesi AS. Ahli hukum dari Universitas Harvard, Profesor Laurence Tribe menilai, tidak ada yang bisa dilakukan Trump meski dirinya bersikeras tetap berada di Gedung Putih setelah hasil resmi pemilu keluar.

 

“Undang-undang jelas menjabarkan prosedurnya, sidang bersama Kongres baru diadakan 6 Januari 2021, akan melakukan penghitungan suara elektoral dan penetapan pemenang pemilu sebagai presiden terpilih. Sementara presiden AS ke-46 akan dilantik pada 20 Januari 2021. Setelah kalah pemilu, Trump tidak akan memiliki cara untuk mempertahankan kekuasaan kepresidenan. Setelah lengser, Trump akan menjadi warga sipil dan setiap warga sipil yang secara tidak benar mengaku sebagai pejabat eksekutif merupakan bentuk tindakan kriminal,” kata Tribe.

 

Adapun aturan itu juga berlaku tidak hanya untuk Trump, namun kepada seluruh pejabat di masa pemerintahannya. Hal senada juga turut disampaikan oleh Profesor Hukum University of California, Richard Hasen yang memiliki spesialisasi persoalan pemilu.

 

“Jika negara terus mengikuti konstitusi yang ada, saya melihat tidak ada jalan konstitusional yang masuk akal bagi Trump untuk mempertahankan jabatannya sebagai presiden, kecuali ada bukti baru dari beberapa kecurangan besar sistem pemilu di banyak negara bagian,” kata Hasen.

 

Berbeda halnya, apabila Trump bisa membuktikan bahwa ada kecurangan dalam pemungutan suara, maka dia memiliki hak untuk membawa hasil pemilu ke pengadilan federal hingga Mahkamah Agung. Yang mana, Mahkamah Agung selanjutnya akan memutuskan sengketa tersebut. Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa pengadilan akan meneruskan gugatan Trump itu.