Terkait Kasus Penahanan Wanita di Turki, Beginilah Adu Argumen Australia-Selandia Baru

PM Selandia Baru, Jacinda Ardern. Foto : AFP

 

Adu argumen antara Selandia Baru dan Australia turut mewarnai kasus penahanan seorang wanita di Turki terkait kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Diketahui, Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Jacinda Ardern, menuduh Austrakua melepaskan tanggung jawab karena ‘secara sepihak’ mencabut kewarganegaraan wanita itu.

 

Dilansir dari laman Reuters, Rabu (17/2/2021), wanita yang diduga anggota ISIS itu diketahui memegang kewarganegaraan ganda Selandia Baru dan Australia. Bahkan, Otoritas Australia secara sepihak telah mencabut status kewarganegaraan wanita yang tidak disebut identitasnya itu.

 

Sementara itu, Otoritas Turki diketahui mengumumkan pihaknya menahan tiga warga negara Selandia Baru. Dimana, salah satunya yaknis seorang wanita yang diduga anggota ISIS. Adapun ketiganya ditahan saat hendak masuk secara ilegal ke Suriah, dari wilayah Turki.

 

Dalam pernyataannya, PM Ardern menyebut tindakan Australia itu keliru. Sebab, mereka memaksa Selandia Baru untuk memikul tanggung jawab atas wanita yang sudah tidak tinggal di Selandia Baru sejak usianya 6 tahun.

 

Bahkan, disebutkan bahwa wanita itu menetap di Australia hingga dewasa dan memiliki keluarga di Australia. Apalagi, dia diketahui berangkat ke Suriah dari Australia dengan menggunakan paspor Australia miliknya.

 

Karena setiap orang yang berpikiran jernih akan menganggap orang ini warga Australia, dan itulah pandangan saya. Dan kami meyakini Australia telah melepaskan tanggung jawabnya terkait orang ini dan saya secara pribadi telah menyampaikan hal itu kepada Perdana Menteri (Scott) Morrison,” ucap PM Ardern.

 

Sejujurnya, Selandia Baru lelah mendapati Australia mengekspor masalah mereka. Jika posisinya terbalik, kami akan bertanggung jawab, itu akan menjadi hal yang benar untuk dilakukan dan saya meminta Australia melakukan hal yang sama,” cetus PM Ardern dalam pernyataannya.

 

Merespons hal itu, PM Australia, Scott Morrison dalam konferensi pers di Canberra menegaskan bahwa langkah yang diambil Australia sudah tepat.

 

Karena pekerjaan saya adalah kepentingan Australia. Dan itulah pekerjaan saya, dengan menjadi tugas saya sebagai Perdana Menteri Australia untuk mengutamakan kepentingan keamanan nasional Australia. Saya pikir semua warga Australia setuju dengan itu,” tegasnya

 

PM Morrison mengatakan bahwa undang-undang yang disahkan parlemen secara otomatis mencabut kewarganegaraan seseorang yang berkewarganegaraan ganda yang dituduh terlibat aktivitas terorisme. Dia juga menyatakan akan membahas lebih lanjut persoalan ini dengan PM Ardern.

 

Dalam hal ini, Otoritas Turki juga telah mengidentifikasi wanita asing berusia 26 tahun yang ditahan di wilayahnya itu sebagai teroris Daesh, nama lain ISIS. Adapun dia bersama dua warga Selandia Baru lainnya ditangkap penjaga perbatasan Turki di distrik Reyhanli, Provinsi Hatay, dekat perbatasan Suriah.

 

Di pihak lain, Kementerian Pertahanan Nasional Turki dalam pernyataan via Twitter menyebut wanita berinisial ‘SA’ itu diburu Interpol, dengan ‘blue notice’ telah dirilis untuknya. Adapun ‘blue notice’ yang dirilis Interpol itu diketahui untuk mengumpulkan informasi tambahan soal identitas, lokasi atau aktivitas seseorang terkait tindak kejahatan. Bahkan, disebutkan juga bahwa dia bepergian ke Suriah dengan membawa dua anak.

 

“Kesejahteraan anak-anak juga perlu diutamakan dalam situasi ini. Anak-anak ini lahir di zona konflik, mereka tidak bersalah. Kami akan berkomunikasi dengan otoritas Turki, dan mengingat ada anak-anak yang terlibat, kesejahteraan mereka akan menjadi prioritas utama dalam respons kami,” ucap PM Ardern.