Lantaran Negara Kepulauan, Epidemiolog Ungkap Keuntungan RI Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Ilustrasi Virus Covid-19. Foto : detik.com

Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sendiri tak bisa dibandingkan dengan negara lain. Bahkan, pakar menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk menangani pandemi di negara yang memiliki banyak pulau.

 

Dikutip dari laman detik.com, Selasa (15/9/2020), seorang pakar Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan mengungkapkan, ada beberapa keuntungan dalam menangani pandemi Covid-19 di negara kepulauan. Salah satunya yakni pembatasan transportasi antar pulau.

 

“Negara kepulauan punya keuntungan adanya hambatan transportasi antar pulau, karena memerlukan transportasi air atau udara. Sehingga jika satu pulau bisa mengendalikan epideminya, selama ada pembatasan transportasi antar pulau makan epidemi bisa tetap terkendali,” kata Iwan.

 

Meski demikian, ada tantangan sendiri apabila pembatasan transportasi dibuka kembali. Dia kemudian menjelaskan contoh kasus yang terjadi di Bali.

 

“Tetapi tantangannya waktu transportasi antar pulau dibuka kembali. Saya kirim contoh Bali. Inilah kenapa kasus Covid-19 di Bali naik. Mulai naik tanggal 31 Juli saat Bali dibuka untuk turis domestik, pergerakan orang dari Pulau Jawa ke Bali meningkat, terus meningkat pada liburan 17 Agustus dan kasus Covid-19 ikutan naik. Setelah itu terus naik, karena transmisi lokal sudah terjadi. Pariwisata masih rawan terhadap Covid-19,” imbuhnya.

 

Iwan menyebut, kenaikan kasus itu terjadi lantaran kurangnya penerapan protokol kesehatan. Dia menyebut minimal 80 persen penduduk menggunakan masker dapat mencegah penularan virus Covid-19.

 

“Berarti protokol kesehatan belum mampu untuk tetap mengendalikan epidemi di Bali setelah mereka membuka pariwisata. Kemungkinan besar karena protokol kesehatan belum dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Simulasi terbaru efek masker. Mesti paling tidak 80% orang pakai masker, baru epidemi terkendali. Atau cakupan pemakaian masker di populasi harus minimal 80%,” jelasnya.

 

Iwan bahkan juga menyinggung terkait penerapan PSBB di Indonesia. Dia menilai penerapan PSBB sendiri nantinya akan menurunkan transmisi lokal dalam waktu cepat.

 

“Seharusnya PSBB itu untuk emergency brake, untuk menurunkan transmisi dalam waktu cepat. Selama PSBB harus disiapkan sistem tes-lacak-isolasi yang baik, komunikasi risiko dan protokol yang baik, serta pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik,” katanya.

 

Namun ketika penerapan PSBB dilonggarkan, Iwan menyebut ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Di antaranya seperti tes dan lacak secara masif serta penerapan protokol kesehatan secara ketat.

 

“Setelah PSBB dilonggarkan, bisa digantikan dengan tes-lacak-isolasi dan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik. Jika tes-lacak-isolasi dan pelaksanaan 3M tidak diperbaiki percuma, begitu PSBB dilonggarkan, kasus naik lagi. Rasio lacak minimal harus 1:10-1:30,” ucapnya.

 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh masyarakat agar tak membanding-bandingkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dengan negara lain. Dikarenakan, Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan.

 

“Negara kita ini negara kepulauan, Indonesia negara kepulauan, karena itu pemahaman mengenai penyebaran Covid-19  sangat penting dalam menangani pandemi di Indonesia, tidak bisa dibandingkan dengan negara lain yang bukan kepulauan,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/9/2020).

 

Bahkan, Jokowi turut meminta agar komite satgas Covid-19 dan masyarakat tetap fokus dalam hal penanganan pandemi Covid-19.

 

“Saya juga minta kepada Menkes dan komite satgas untuk fokus dalam penanganan ini sehingga hasilnya setiap minggu bisa keliatan angka-angkanya,” kata Jokowi.