Kabar Gembira, Pemerintah Beri Bantuan Rp 15 Juta Bagi Masyarakat Yang Punya Rumah Tak Layak Huni

Ilustrasi Rumah. Foto : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

 

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial, Asep Sasa Purnama mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19.

 

Selain bantuan berupa pemberian uang tunai, pemerintah juga berencana akan memberikan bantuan berupa perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di tahun 2021. Adapun bantuan yang diberikan yakni sebesar Rp 15 juta per Kepala Keluarga (KK) per unit.

 

“Selanjutnya untuk bantuan rehabilitasi sosial RTLH kami informasikan di tahun 2021, kami mendapatkan amanah untuk mengawal program ini. Kemudian, indeks bantuannya sebesar Rp 15 juta per KK per unit,” ungkapnya seperti dikutip dari laman kompas.com, Selasa (15/9/2020).

 

Terkait bantuan yang diberikan pemerintah tersebut, Asep menambahkan bahwa data penerima RTLH harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana, syarat rumah yang diusulkan yakni sangatlah tidak layak huni.

 

“Kalau di data DTKS umumnya desil 1 dan desil 2 dan ini menjadi program agenda penanganan kemiskinan esktrem yang tengah digaungkan oleh Bapak Presiden di bulan Maret tahun 2020 atau beberapa bulan lalu,” ujarnya.

 

Asep menjelaskan, bahwa di tahun 2021 nanti, bantuan yang awalnya berupa sembako akan ditiadakan. Dan akan diganti pemerintah, berupa penyaluran bansos uang tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

 

“Untuk bantuan sosial tunai di tahun 2021, kami mendapatkan amanah untuk mengawal. Targetnya 10 juta KPM, mencakup seluruh provinsi di Indonesia termasuk DKI Jakarta sehingga tahun depan program sembako yang sekarang dilaksanakan di DKI Jakarta dan sekitarnya akan dikonversikan menjadi bantuan sosial tunai. Dengan total penerima manfaatnya 10 juta KPM,” ujarnya.

 

Sama halnya pada tahun ini, penerima manfaat program bansos uang tunai juga nantinya akan mendapatkan bansos sebesar Rp 200.000 per KPM selama 6 bulan.

 

“Dengan indeks bantuan per KPM Rp 200.000 sama dengan yang sekarang. Dan akan diberikan selama 6 bulan, dari bulan Januari sampai Juni. Dengan total anggaran sebesar Rp 12 triliun,” ucapnya.

 

Untuk mekanisme penyaluran bansos uang tunai tersebut, diungkapkan Asep tidak akan berubah. Yakni tetap melalui PT Pos Indonesia (Persero) dan bank-bank BUMN.

 

“Kami akan menggunakan mitra terutama PT Pos Indonesia dan Himbara. Karena selama ini penyalurannya bagus, tidak ada hambatan sama sekali,” ujarnya.