Di Masa Pandemi Covid-19, KPU Atur Jumlah Maksimum Massa Kampanye Dalam Pilkada Serentak 2020

Ilustrasi Baliho di Jalan. Foto : CNN Indonesia


 

Di tengah pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut menjabarkan mengenai peraturan soal massa yang mengikuti kampanye Pilkada Serentak 2020. Diungkapkan oleh Ketua KPU, Arief Budiman, bahwa saat ini pihaknya sedang menggodok revisi aturan baru untuk pelaksanaan kampanye dimasa pandemi Covid-19.

 

“PKPU 10 tahun 2020 mengatur tahapan kampanye di masa pandemi, PKPU 4 tahun 2017 Kampanye di masa normal,” kata Arief.

 

Seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (15/9/2020), dalam draf rancangan perubahan PKPU Nomor 4 tahun 2017 pada Pasal 37, dijelaskan bahwa pasangan calon boleh melakukan pertemuan dengan pendukung dengan sifat terbatas. Meski demikian, pertemuan massa hanya boleh dilakukan di gedung tertutup.

 

“Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, di dalam ruangan, gedung tertutup atau pertemuan virtual melalui media daring,” jelas pasal tersebut.

 

Sementara itu, untuk peserta yang diundang akan disesuaikan dengan tingkatan pertemuan. Dalam pasal tersebut juga menerangkan, bahwa pertemuan akan dilakukan sesuai dengan kapasitas gedung.

 

“Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota,” jelas peraturan tersebut.

 

Dengan adanya perubahan aturan ini, Arief mengungkapkan bahwa KPU sudah memiliki dua aturan untuk masa kampanye. Yang pertama, yakni aturan pada saat normal. Sementara untuk aturan kedua, yakni aturan dalam masa pandemi Covid-19.

 

“KPU tetap harus mengatur tata cara pilkada tidak di masa pandemi (PKPU 4 tahun 2017 yang sedang direvisi), tetapi juga harus mengatur untuk di masa pandemi (PKPU 10 tahun 2020). Jadi kapanpun pilkada dilaksanakan, di masa pandemi ataupun tidak di masa pandemi KPU telah menyiapkan regulasinya,” ungkap Arief.

 

Sebagai informasi, Pilkada Serentak 2020 di Indonesia sendiri akan digelar pada Desember mendatang. Adapun dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini tak lantas mendapat banyak sorotan. Dikarenakan, sejumlah kalangan terutama dari epidemiolog khawatir akan kemunculan klaster pilkada jika pemerintah dan KPU kukuh menggelar Pilkada Serentak 2020. 

 

Oleh karena itu, mereka turut mengusulkan agar pemerintah dan KPU menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo menyatakan akan tetap menggelar pilkada sesuai jadwal.