Sri Mulyani Diminta Politikus PKS Tak Pelit Soal Anggaran Kesejahteraan TNI

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Foto : Instagram Sri Mulyani


 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dinilai Anggota Badan Anggaran DPR Fraksi PKS, Sukamta tidak pro mengenai anggaran yang langsung menyasar ke rakyat. Sukamta menyampaikan pernyataan ini saat menanggapi kondisi prajurit-prajurit TNi yang memprihatinkan kesejahteraannya ketika sedang bertugas daerah perbatasan, terpencil dan terluar Indonesia.

 

“Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” kata Sukamta.

 

Dikutip dari laman Merdeka.com, Rabu (16/9/2020), Sukamta mengungkapkan bahwa anggota TNI bertugas dalam waktu cukup lama dan harus meninggalkan keluarga. Akan tetapi, apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih dikatakan kurang. Mengingat, besaran tunjangan yang diberikan pemerintah dinilai masih jauh dari standar kebutuhan hidup harian yang kini terus meningkat.

 

“Hitung-hitungan saya anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp 500 milliar,” ujarnya.

 

Dia lantas membandingkan tambahan anggaran untuk prajurit tersebut dengan alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Salah satu contohnya yakni talangan utang triliunan kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang tidak sanggup membayar utang gara-gara salah kelola.

 

“Ketika pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugi gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana yang di alokasikan kepada personal warga negara pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi,” terangnya.

 

Bahkan, poitisi PKS itu tak segan-segan merujuk pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dimana ia menyebut bahwa menyiram uang ke masyarakat, tidak seperti menyiram toilet. Sebab, harus bisa memastikan uang tersebut mengalir by name, by address dan by their account number.

 

“Ini sudah ada anggota TNI yang jelas datanya, jelas kinerjanya dan jelas dampaknya bisa mendorong daya beli masyarakat malah dikesampingkan,” tandasnya.

 

Oleh karena itu, dia berharap agar ke depannya pemerintah bisa meninjau kembali alokasi anggaran yang belum terserap maksimal. Terlebih lagi mengenai anggaran yang tidak langsung berdampak kepada masyarakat. Yang mana, lebih baik direalokasi untuk anggaran yang langsung dapat dirasakan masyarakat. Seperti misalnya penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan anggota TNI.