Geram! Banyak Hoaks Soal UU Cipta Kerja, Airlangga Hartanto Tegaskan Isu-Isu Miring

Rancah.com – Airlangga Hartantao selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian angkat bicara soal isu liar yang semakin marak dan beredar luas ditengah masyarakat soal Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja yang disebut semakin membuat para pekerja semakin menderita kedepannya.

Airlangga Hartanto secara spesifik menyoroti soal penghapusan Upah Minium yang marak beredar di tengah masyarakat. Airlangga hartanto  menegaskan bahwa isu itu tidak benar, Upah minimum tidak tidak dihapuskan di dalam UU cipta kerja yang baru saja disahkan itu. Hanya saja ada bagian yang menyebutkan disesuaikan dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Pertama banyak hoaks beredar tentang ketenagakerjaan. Saya tegaskan, upah minumum tidak dihapuskan tetapi tetap, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020).

“Jadi salary yang diterima tidak turun,” ujar dia.

Sementara untuk pesangon Airlangga menegaskan bahwa isu yang beredar adalah tidak benar, dan dipastikan bahwa dalam UU Cipta Kerja tetap akan mendapatkan pesangon kepada setiap karyawan.

Lalu soal PHK, nantinya akan ada JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan bilamana karyawan mendapatkan PHK dan dengan JKP itu akan ada digunakan untuk Upskilling hingga akses ke pekerjaan baru.

“Apabila terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau upskilling serta akan diberikan askes ke pekerjaan baru,” jelas Airlangga.

Adapun terkait waktu kerja, Airlangga memastikan aturan yang berlaku masih sama seperti undang-undang lama.

“Terkait waktu kerja yang eksploitatif, dapat kami sampaikan bahwa dalam UU Cipta Kerja, pengaturan mengenai waktu kerja, istirahat jam kerja dan istirahat minggu tetap seperti UU lama di Pasal 77 dan 79,” katanya.

Selain itu, terkait hak cuti haid dan cuti melahirkan yang santer diberitakan dihapus dalam UU Cipta Kerja, Airlangga menjelaskan, hal itu masih sesuai dengan ketetapan dalam undang-undang lama, yakni UU No 13 tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan.

“Mengenai isu hak cuti haid dan cuti melahirkan dihapus, kami tegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat. Waktu ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui, kami tegaskan tidak dihapus dan tetap sesuai UU lama,” jelas dia.

Selain itu isu lain yang menurutnya salah tafsir adalah terkait outsourcing yang bisa menjadi kontrak seumur hidup dan tidak mendapat jaminan pensiun.

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, di dalam UU Cipta Kerja pekerja outsourcing baik yang kontrak maupun yang tetap akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Ia juga menyebut hak pekerja juga harus tetap dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing seperti diatur dalam Pasal 66.

“Terkait isu tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk ke Indonesia, maka kami tegaskan bahwa dalam UU Ciptaker diatur tenaga kerja asing yang dapat bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu. Kemudian, perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA),” ungkapnya.