Gubernur Ridwan Kamil Kirim Surat Ke Jokowi Tolak UU Cipta Kerja

 

Rancah.com – Aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja terus berdemo di Kota Bandung, aksi demo dilakukan oleh ribuan baik dari kalangan buruh hingga mahasiswa dari Universitas di Jawa Barat. Menanggapi aspirasi para masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa barat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait aspirasi yang disampaikan oleh para buruh, isinya adalah penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja.

Surat itu dikirimkan pada Jumat (8/10/2020) dan ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Di dalam surat yang beredar luas di Internet tersebut,  surat itu bernomor kop surat 560/439D/Disnakertrans, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa berkaitan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah mendapatkan penolakan dari para masyarakat bandung hingga aksi demo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat telah terjadi di Kota bandung baik dari serikat pekerja sejawa barat dan juga dari para kalangan mahasiswa.

Sebelum mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebelumnya telah melakukan audiensi dengan pimpinan Serikat Buruh dan bertempat di Gedung Sate, dalam pertemuan tersebut ada beberapa poin-poin yang disampaikan secara langsung, dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur Ridwan Kamil kepada Presiden.

“Tadi saya menerima aspirasi dari perwakilan buruh ada 10 orang, nah bagaimana pun kondusivitas dan aspirasi itu harus kami dengarkan secara seksama dan baik-baik,” katanya.

Berikut isi dari surat aspirasi yang dikirim Ridwan Kamil ke Jokowi :

Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap Undang-Indang tersebut dari seluruh Serikat Pekerja/SErikat Buruh (SP/SB) se Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan Aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan dengan tegas Menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.