Mogok Nasional Berakhir, KSPI Akan Mengajukan Gugatan UU Cipka Kerja ke MK

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, aksi mogok secara nasional untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya KSPI mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) perihal UU Cipta Kerja.

Seperti yang dilansir dari detik.com, Presiden KSPI Said Iqbal menerangkan.

“Langkah lebih lanjut yang akan diambil secara konstitusional antara lain membuat gugatan melalui jalur hokum untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, melanjutkan gerakan aksi secara konstitusional, serta melakukan kampanye kepada masyarakat nasional maupun internasional tentang alasan mengapa buruh menolak omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (9/10/2020).

Mogok nasional yang sudah dilakukan dari tanggal 6,7, dan 9 Oktober. Sikap resmi serikat buruh mengenai UU Cipta Kerja, Iqbal menjelaskan akan disampaikan pada Senin (12/10/2020).

“Mogok nasional selama 3 hari yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama 32 federasi telah berakhir tanggal 8 Oktober 2020. Untuk langkah selanjutnya, yang akan diambil para serikat buruh akan diumumkan secara resmi dalam konferensi pers di hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 jam 11.00 WIB di Jakarta,” ujar Iqbal.

Sebelumnya pemerintah sangat menyayangkan atas kejadian aksi demo yang berakhir ricuh dan tidak terkendali. Pemerintah mengecam aksi demo yang sampai merusak fasilitas umum. Pemerintah menganjurkan supaya masyarakat yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja mengajukan gugatan ke MK.

“Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permed, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi,” kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (8/10).