Kelompok Massa Demo PA 212 dkk Menuntut Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibatalkan

Hari ini Selasa (13/10/2020) dari Massa Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yang terdiri dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 turun ke jalan dan menyuarakan supaya Omnibus Law UU Cipta Kerja dibatalkan. Perwakilan dari FPI DKI Jakarta, Salman Al Farisi, menyatakan dampak dari disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat terutama untuk kelompok buruh.

Seperti yang dilansir dari detik.com Salama menyuarakan pendapatnya dari mobil komando FPI.

“Hari ini kembali kita turun ke jalan, kita suarakan hak-hak kita. Kita melihat di tengah kita, di hadapan kita dipertontonkan sebuah ketidakadilan. Karena itu, maka kita sebagai umat Islam, sebagai rakyat tidak akan membiarkan ketidakadilan ada di negeri kita,” teriak Salman dari atas mobil komando FPI, di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (13/10/2020).

Salaman juga menyinggung tentang aksi demo sebelumnya yang dilakukan oleh kelompok buruh dan mahasiswa untuk menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Salaman berpendapat bahwa actor di belakang pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak hanya dari anggota DPR, tapi Presiden Jokowi juga.

“Beberapa waktu lalu, kawan kita dari buruh, dari mahasiswa, mereka menuntut membatalkan omnibus law digagalkan. Sebagian masih menyatakan bilang omnibus law itu kesalahan DPR. Bukan hanya itu kesalahan legislatif, tetapi biangnya eksekutif,” katanya.

“Oleh karena itu, tidak ada pilihan kecuali kita meminta untuk Bapak Jokowi mundur. Betul?” sambungnya.

Massa dari ANAK NKRI ini menuliskan tuntutan mereka dengan memampangkannya di mobil komando. Tuntutan mereka antara lain mendukung aksi rakyat tolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Indonesia, segera membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, menuntut Jokowi mundur, hingga menuntut partai pendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja membubarkan diri.