Wapres Ma’ruf Amin: Jika Keberatan UU Cipta Kerja, Jangan Buat Kerusuhan Tapi Gugat ke MK

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja banyak dipersoalkan oleh masyarakat karena simpang siur terhadap informasinya. Ma’ruf mengatakan bahwa masyarakat banyak yang disinformasi terhadap UU Cipta Kerja. Ma’ruf menyarankan pihak yang keberatan tentang UU Cipta Kerja langsung mengajukan gugatan ke Makhkamah Konstitusi (MK).

Seperti yang dikutip dari detik.com, dalam kuliah umum daring kepada alumni PPRA 60 dan 61 Lemhannas RI, Ma’ruf menyuarakan tanggapannya perihal tentang konflik yang terjadi akibat disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Berdasarkan identifikasi dan analisis pemerintah, hal-hal yang dipersoalkan oleh beberapa kalangan muncul karena mispersepsi, disinformasi, kesalahpahaman atau disalahpahamkan,” kata Ma’ruf saat mengisi kuliah umum daring kepada alumni PPRA 60 dan 61 Lemhannas RI yang siarkan di YouTube Lemhannas RI, Selasa (13/10/2020).

Ma’ruf juga mengatakan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat terkait aturan turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Oleh karena itu, pemerintah membuka diri apabila masih ada aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi, sebaiknya disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan presiden (perpres) atau aturan pelaksanaan lainnya,” sebut Ma’ruf.

Ma’ruf menegaskan bahwa orang yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk tidak membuat kerusuhan dan merusak fasilitas umum dalam melaksanakan aksi demo. Ma’ruf meminta pihak yang keberatan dengan UU Cipta Kerja ini agar menempuh jalur konstitusi.

“Dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum atau rule of law, pihak-pihak yang merasa berkeberatan dengan materi UU Cipta Kerja dapat menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, bukan jalur atau cara-cara yang menimbulkan kegaduhan, apalagi melanggar hukum,” tuturnya.