Raperda DKI Mengatur Sanksi Denda bagi Pengambil Paksa Jenazah Positif-Suspek Corona

Sumber:Detik.com

Raperda Penanggulangan Covid-19 ditetapkan pada, Rabu (14/10/2020). Dalam raperda ini disepakatai bersama antara DPRD dan Pemrov DKI Jakarta.

Dalam raperda penanggulangan Covid-19 ini mengatur beberapa aturan mengenai Covid-19.  Terdapat pengaturan tentang sanksi bagi masyarakat yang memaksa mengambil jenazah pasien probable atau suspek dan positif Covid-19.

Seperti yang dikutip dari detik.com, Bapempera DPRD DKI Jakarta Judistira meyampaikan kepada wartawan pada hari ini Rabu (14/10/2020) mengenai sanksi tersebut.

“Kemudian ada misalnya orang yang dengan memaksa mengambil jenazah probable atau konfirmasi COVID, itu juga ada denda sanksinya itu Rp 5 juta,” ujar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Judistira kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

Judistira juga menambahkan , apabila dalam pengambilan jenazah secara paksa dan disertai dengan ancaman kepada pihak kesehatan, dendanya akan berbeda. Denda yang diberikan untuk pengambilan jenajah suspek dan positif Covid-19 dengan disertai ancaman sebesar Rp 7,5 juta.

“Kemudian kalau dengan ancaman pengambilan jenazahnya itu Rp 7,5 juta,” kata Judistira.

Anggota DPRD yang merupakan Politikus Partai Golkar itu mengatakan sanksi yang diatur dalam perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada batasnya. Untuk hukuman bagi pelanggar aturan dalam rapera tersebut dikenai kurungan penjara maksimal 6 bulan dan denda maksimal Rp 50 juta.

Adapun Raperda Penanggulangan COVID-19 ini belum sepenuhnya final. Masih ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu.

Sampai sejauh ini Raperda Penanggulangan Covid-19 ini sudah masuk tahap rapat pimpinan gabungan (rapimgab). Untuk tahap selanjutnya, draf Raperda Penanggulangan Covid-19 itu akan diserahkan ke Kementerian Dalama Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi kembali. Setelah selesai diperiksa oleh Kemendagri, tahap selanjutnya masuk ke papat paripurna (rapur).