Jelas Sudah! Inilah Kesalahan dan Peran 3 Petinggi KAMI Menurut Polisi Hingga Akhirnya Ditangkap

Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan saat dihadirkan dalam rilis kasus di Bareskrim Polri, Kamis (15/10/2020). Foto: Tribunnews.com/ Igman Ibrahim

Rancah.com –  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan kepada publik apa alasan penangkapan dan penangkapan kepada 3 orang Petinggi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia). Kasus mereka dibacakan langsung oleh Kadiv Humas POlri Irjen Pol Argo Yuwono.

Adapun ketiga petinggi KAMI yang dimaksud adalah Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana.

Berikut kesalahan atau tindakan mereka yang melanggar hukum, yang akhirnya berujung pada penangkapan pihak kepolisian.

Kesalahan Syahganda Nainggolan

Salah satu petinggi kami yang ditangkap adalah Syahganda Nainggolan dan merupakan Petinggi KAMI yang pertam sekali ditangkap oleh pihak kepolisian. Polisi mengutarakan bahwa penangkapan Syahganda adalah karena cuitan di akun twitter pribadinya yang berisikan akan berita-berita bohong alias Hoax.

Polisi menuturkan, bahwa Syahganda menyebarkan gambar-gambar yang disebarkan di akunnya, berisi tentang aksi Unjuk Rasa buruh menolak Omnibus Law, namun masalahnya, Foto dengan keterangan yang di buat tidak sama dengan kejadian sebenarnya.

Tersangka SN, dia menyampaikan ke twitternya yaitu salah satunya menolak Omnibus Law, mendukung demonstrasi buruh, bela sungkawa demo buruh. Modusnya ada foto, kemudian dikasih tulisan, keterangan tidak sama kejadiannya. Contohnya ini. Ini kejadian di Karawang, tapi ini gambarnya berbeda,” kata Argo di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Kadiv Humas Polri itu mengatakan bahwa motif tersangka membagikan gambar itu di sosial medianya karena mendukung aksi buruh.

Ada beberapa dijadikan barang bukti penyidik dalam pemeriksaan. Juga ada macam-macam, tulisan dan gambarnya berbeda. Dan motifnya mendukung dan mensupport demonstran dengan berita tidak sesuai gambarnya,” tukasnya.

Karena tindakan tersebut, Syahganda dijerat dengan pasal 28 ayat 2, 45A ayat 2 UU ITE, pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Ancaman hukumannya selama 6 tahun penjara

Kesalahan Jumhur Hidayat

Sementara untuk Jumhur Hidayat, Argo menungkapkan ada kemiripan dengan tindakan Syahganda, hanya saja Jumhur memuat twit di akunnya  mengarah terhadap penghinaan atau kebencian dan juga ada sebaran berita bohong.

Tersangka JH di akun twitternya menulis salah satunya UU memang untuk primitif. Investor dari RRT dan pengusaha rakus. Ada beberapa tweetnya. Ini salah satunya,” kata Argo di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Ia juga menyampaikan unggahan itu disebutkan memuat berita bohong dan mengandung kebencian berdasarkan SARA.

Akibatnya anarkis dan vandalisme dengan membuat kerusakan-kerusakan ini sudah kitabtangani. Pola dari hasutan,” jelasnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa handphone, KTP, harddisk, hingga akun Twitter milik Jumhur.

Selain itu, polisi juga menyita spanduk, kaos hitam, kemeja, rompi dan topi.

Atas perbuatannya itu, Jumhur Hidayat dijerat dengan pasal dalam Pasal 28 ayat 2 kita juncto Pasal 45A ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, Pasal 14 ayat 1 dan 2, dan pasal 15 UU No 1 Tahun 1946. Ancamannya hukumannya selama 10 tahun.

Kesalahan Anton Permana 

Sementara untuk Anton Permana, ia ditangkap karena unggahan di akun Facebook dan Youtube pribadinya, Anton Permana disebut melanggar pasal Informasi yang bersifat SARA.

Ini yang bersangkutan menuliskan di FB dan YouTube. Dia sampaikan di FB dan YouTube banyak sekali. Misalnya multifungsi polri melebihi dwifungsi ABRI NKRI jadi negara kepolisian republik indonesia,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Selain itu, Anton Permana juga menggungah status yang menyebutkan Omnibus Law sebagai bukti negara telah dijajah. Selain itu, regulasi itu menjadi bukti negara telah dikuasai oleh cukong.

Disahkan UU Cipta Kerja bukti negara telah dijajah. Dan juga negara tak kuasa lindungi rakyatnya, negara dikuasai cukong, VOC gaya baru,” jelasnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita flashdisk, ponsel, laptop, dan dokumen-dokumen berisi screenshot dari media sosial.

Anton Permana dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU ITE serta Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 15 UU Peraturan Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 dan juga Pasal 207 KUHP. Dengan ancaman penjara 10 tahun.