2 Anggota DPRD Sukabumi Diminta Duduk di Aspal Saat Aksi Demo Di Bawah Guyuran Hujan Deras

Potret Dua Anggota DPRD Tengah Duduk Bersama Demonstran di Depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat. Foto : kompas.com

 

Pada Kamis (15/10/2020) sekiar pukul 13.00 WIB kemarin, aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja kembali digelar berbagai elemen masyarakat di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat.

 

Seperti dikutip dari laman kompas.com, Jumat (16/10/2020), demo kali ini dilakukan oleh gabungan organisasi kemahasiswaaan, petani, dan buruh dengan menuntut agar DPRD Kota Sukabumi ikut menolak UU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober lalu. Namun secara tiba-tiba, hujan deras mengguyur usai aksi demo berlangsung selama hampir 2 jam.

 

Hal itu rupanya tak menghalangi massa untuk tetap bertahan menggelar demonstrasi meski dengan kondisi basah kuyup. Terlihat sejumlah perwakilan massa tetap berorasi di atas mobil bak terbuka yang dilengkapi pengeras suara. Sedangkan massa sisanya tengah berhadapan dengan petugas keamanan Polres Sukabumi Kota untuk berupaya masuk ke halaman DPRD dan meminta agar anggota DPRD menemuinya.

 

”Kami menolak omnibus law undang-undang cipta kerja. Karena itu harus dicabut,” teriak seorang demonstran dalam orasinya sambil hujan-hujanan.

 

“Tolak, tolak, tolak omnibus law, tolak omnibus law sekarang juga,” teriak para demonstran berulang kali.

 

Sambil hujan-hujanan, massa demonstran terus mendesak anggota DPRD agar menemuinya. Tak berselang lama, dua wakil rakyat yaitu Maming Surita dari Partai Demokrat dan Wawan Juanda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) langsung menemui massa. Diketahui, massa demonstran sempat ditemui juga dua anggota DPRD sebelum hujan. Akan tetapi, saat itu massa aksi terus menggelar orasi secara bergantian.

 

Kedua anggota DPRD itu pun kembali masuk ke dalam gedung. Ketika kedua wakil rakyat ini sudah dihadirkan, massa demonstran langsung berteriak-teriak secara bersama-sama agar kedua anggota DPRD itu membuka jaketnya. Dan akhirnya, keduanya pun mengikuti.

 

Pada saat keduanya ingin menyampaikan tanggapannya, massa aksi kembali meminta kedua anggota DPRD ini agar duduk beralaskan aspal bersama-sama para demonstran. Baru kemudian, salah seorang mahasiswa langsung menyampaikan aspirasinya berupa penolakan Omibus Law UU Cipta kerja dengan menggunakan megaphone. Setelah itu, massa aksi langsung berdiri dan membubarkan diri.

 

Sebagai informasi, demonstrasi gabungan bertajuk #SukabumiMenggugat ini diketahui berasal dari Cipayung Plus Sukabumi yang meliputi PMII, HMI, GMNI, IMM, dan PB Himasi. Ada juga gabungan dari anggota lain seperti Sapma dan Badan Buruh Pekerja Pemuda Pancasila Kota Sukabumi, Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi dan Fraksi Rakyat.

 

Menurut Ketua SPI Jawa Barat, Tatan Sutandi, Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan karpet merah yang digelar untuk investor dalam dan luar negeri. Upaya ini dilakukan sebagai strategi pemulihan ekonomi nasional dengan penguatan kebijakan liberalisasi ekonomi yang hanya berfokus pada investasi dan ekspor.   

 

”Ini hanya akan semakin membuka ruang monopoli korporasi atas sumber daya ekonomi yang berdampak pada hilangnya keadilan ekonomi terhadap aktor utama ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, UKM, dan perempuan,” kata Tatan disela aksi.

 

Omnibus Law UU Cipta Kerja ini juga dinilai SPI sebagai tuntutan dari World Trade Organization (WTO). Dimana, kebijakan pemerintah yang meliberalisikan pangan itu dikatakan telah menghancurkan sendi-sendi kedaulatan rakyat.

 

”Bertolak belakang dengan visi Indonesia maju, berdaulat, dan mandiri. Makanya dengan tegas SPI menuntut batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja atau keluarkan Perpu,” ujar Tatan.

 

Dalam aksi demo ini, ada sekitar 100 massa gabungan yang mulai bergerak sekitar pukul 13.00 WIB dari Lapang Merdeka menuju DPRD di Jalan Ir H Djuanda. Ratusan orang ini longmarch ini kemudian melintasi ruas jalan yang jaraknya sekitar 300 meter. Bahkan, mereka juga membawa satu unit mobil bak terbuka sebagai mobil komando yang dilengkap dengan pengeras suara dan sound system.

 

Kendati demikian, para demonstran ini hanya diperbolehkan menggelar aksi di depan gedung DPRD, tepatnya di Jalan Ir H Djuanda yang dikenal sebagai Dagonya Sukabumi. Sementara pintu masuk utama di sebelah utara gedung wakil rakyat itu ditutup dengan pengamanan petugas kepolisian. Terlihat ada sejumlah polisi yang turut berjaga di depan pagar dan di halaman dalam gedung.