Plt Bupati Jember Mengaku Kesulitan Mengakses Semua Ruangan Rumah Dinas Di Tengah Dirinya Sedang Bantu BPK

Wawancara Terhadap Plt Bupati Jember, Abdul Muqit Arief. Foto : Merdeka.com

 

Terkait dana penanganan Covid-19 yang dianggarkan oleh Pemkab Jember, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan sigap melakukan upaya pemeriksaan awal. Akan tetapi, tim BPK yang diterjunkan langsung ke Jember mengaku sempat kesulitan saat akan memeriksa gudang di rumah dinas Bupati Jember, Pendopo Wahyawibawagraha.

 

“Iya memang benar. Gudang itu menjadi telaah dari teman-teman BPK, karena di sana tersimpan bantuan dari pihak ketiga. BPK ingin memeriksa, sudah sampai sejauh mana penyalurannya,” ujar Plt Bupati Jember, Abdul Muqit Arief seperti dikutip dari laman Merdeka.com, Jumat (16/10/2020).

 

Dalam pengakuannya, Muqit mengaku jika dia tidak pernah tahu persis soal isi gudang tersebut. Dikarenakan, gudang itu dalam keadaan terkunci. Sementara kuncinya sendiri diketahui dibawa oleh seorang pegawai Pemkab.

 

“Katanya di bawa oleh staf di Pendopo (rumah dinas bupati),” tutur pria yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al Falah, Silo, Jember.

 

Muqit sendiri dikabarkan tidak bisa mengakses semua ruangan yang ada di pendopo, sejak dirinya menjadi Plt Bupati Jember untuk menggantikan sementara Faida pada akhir September lalu. Diketahui, Bupati Jember nonaktif, Faida tengah cuti kampanye untuk mengikuti Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Bahkan, masalah itu sempat menjadi sorotan anggota DPRD Jember saat bersama-sama melakukan kunjungan balasan kepada Muqit di pendopo.

 

“Kabarnya kuncinya di bawa oleh pegawai atas suruhan bupati sebelumnya. Sampai sekarang, lantai 1 pendopo masih terkunci,” papar David Handoko Seto, Ketua Komisi C DPRD Jember pada 28 September 2020 lalu.

 

Meski demikian, Muqit memilih enggan berkomentar untuk mempermasalahkan hal tersebut.

 

“Saya sudah minta ke Bagian Umum Pemkab Jember (yang menangani urusan rumah dinas bupati). Saya juga tadi berjanji kepada BPK, jika hadir lagi pada awal November 2020 nanti, akan kami bantu sebisanya,” papar alumnus Pondok Pesantren An-Nuqayah Madura ini.

 

Dijelaskan oleh Muqit, bahwa BPK Perwakilan Jawa Timur tengah melakukan pemeriksaan tahap awal atas anggaran refocusing Pemkab Jember tahun 2020 ini. Adapun total pemeriksaan yang dilakukan yakni selama 20 hari, dengan 10 hari pertama pemeriksaan dilakukan secara daring. Dan untuk 10 hari berikutnya, pemeriksaan dilakukan secara langsung dengan berkunjung ke Jember.

 

Dalam pemeriksaan ini, tim dari BPK Perwakilan Jawa Timur sendiri diketahui sudah berada di Jember sekitar dua hari terakhir. Akan tetapi, mereka dianggap gagal untuk melakukan pemeriksaan gudang yang menjadi salah satu sasaran pemeriksaan.

 

“Tadi mereka berpamitan kepada saya, karena besok sudah harus kembali ke Surabaya. Nanti (pemeriksaan) akan dilanjutkan pada awal November,” papar Muqit.

 

Kendati demikian, tim BPK rupanya sudah mendapatkan garis besar data yang dibutuhkan terkait anggaran di Pemkab Jember pada tahun 2020. Bahkan, Muqit mengaku telah memerintahkan kepada Sekda dan Inspektorat Pemkab Jember untuk membantu mengakses data yang dibutuhkan oleh BPK. Muqit berharap, jika predikat dislaimer yang disematkan oleh BPK terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Jember 2019 tidak terulang lagi.

 

“Saya juga sudah minta kepada seluruh kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Jember agar memberikan semua data yang dibutuhkan. Kita kan diberi waktu untuk memperbaiki,” pungkas Muqit.