Prajurit TNI Dipecat Dan Dipenjara 1 Tahun Gegara Terlibat Hubungan Sesama Jenis

Ilustrasi Foto : Shutterstock

 

Prajurit Kepala (Praka) PW dijatuhi vonis pemecatan dari keanggotaan TNI AD oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang. Selain itu, Praka PW juga dikenai hukuman penjara selama 1 tahun usai dirinya dinyatakan bersalah karena terlibat kasus hubungan sesama jenis.

 

“Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu PW pangkat Praka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ketidaktaatan yang disengaja’. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok: penjara selama 1 tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer,” demikian petikan putusan Pengadilan Militer Semarang, seperti dikutip dari laman dream.co.id, Jumat (16/10/2020).

 

Dalam kasus ini, vonis pemecatan dan hukuman Praka PW tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Militer. Dimana, terdiri dari Mayor CHK, Eddy Susanto selaku Ketua dengan dua anggota yaitu Mayor CHK, Jokor Trianto dan Mayor CHK, Viktor Virganthara Taunay.

 

Diketahui, kasus yang menjerat PW bermula saat terdakwa berkenalan dengan Prajurit Satu (Pratu) MS lewat media sosial Instagram dan berlanjut ke WhatsApp. Adapun perkenalan tersebut berlangsung pada Agustus 2017. Tak disangka, keduanya rupanya melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak empat kali selama menjalani pertemanan.

 

Keduanya melakukan hubungan terlarang itu, pertama kali di asrama PW. Kemudian pada September 2017, hubungan tersebut kembali dilakukan di hotel melati di Semarang. Dan berlanjut pada hubungan ketiga dan keempat dilakukan pada Februari dan Mei 2019 berlokasi di asrama PW.

 

Fakta lain terungkap, bahwa kasus yang dilakukan PW ini rupanya tidak hanya dilakukan kepada MS. Pasalnya, ada dua anggota TNI lain yang juga terlibat dalam kasus ini. Di antaranya yakni Sersan Satu (Sertu) W dan Pratu WK. Diketahui, hubungan sejenis ini dilakukan PW pada awal Agustus 2019.

 

PW kemudian menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit dr Soedjono Magelang oleh dokter Letnan Kolonel (Letkol) CKM (K), Dyah Murni Hastuti pada November 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PW dinyatakan memiliki orientasi biseksual.

 

Menangani kasus ini, hakim kemudian mempertimbangkan hal yang meringankan sekaligus memberatkan terdakwa dalam amar putusan. Dimana untuk hal yang meringankan, PW dianggap telah bersikap sopan dan mengakui kesalahan selama menjalani persidangan. Terlebih lagi, PW belum pernah dipidana dalam perkara lain. PW bahkan mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

 

Sementara itu, hal yang memberatkan PW yakni dirinya dinyatakan telah mencederai prajurit TNI atas perbuatannya dengan menjalin hubungan badan yang menyimpang. PW juga dinilai telah mencemarkan nama baik TNI AD. Khususnya pada kesatuannya di mata masyarakat.

 

Selain itu, terdakwa juga dinilai tidak menghayati maupun memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3, dan Delapan Wajib TNI ke-4. Terlebih lagi, perbuatan terdakwa ini jelas tidak sesuai dengan norma Agama Islam yang dianut. Yang mana, hal ini nantinya dapat memberikan pengaruh buruk pada disiplin keprajuritan.

 

“Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dengan pemidanaan tersebut diharapkan yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini,” demikian pertimbangan Majelis Hakim.