Rencana Pemerintah Pangkas Dana Otsus Papua Hanya 10 Tahun

Ilustrasi Foto : Dok. Google Earth

 

Dalam rencana revisi Undang-undang tentang Otonomi Khusus Papua yang tengah dibahas, pemerintah berencana akan mengubah jangka waktu pemberian dana otonomi khusus (otsus) bagi Papua dan Papua Barat hanya berlaku 10 tahun, dari yang sebelumnya selama 20 tahun.

 

Adapun rencana ini turut disampaikan langsung oleh Kasubdit Provinsi Papua dan Papua Barat, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Budi Arwan.

 

“Jika kita mencermati Pasal 34 saat ini, eksistingnya dana otsus itu 20 tahun. Artinya dana otsus akan berakhir tahun 2021. Nanti ke depan masih dalam tahap penggodokan di internal pemerintah, apakah akan tetap 20 tahun atau 10 tahun,” kata Budi, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (16/10/2020).


Seperti diketahui dalam Pasal 34 ayat (6) UU Otsus Papua, bahwa Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, dari bagi hasil pajak berlaku selama 20 tahun.

 

Pembahasan terkait beleid jangka waktu pemberian dana otsus dalam revisi UU tersebut, dikatakan oleh Budi masih berjalan sampai saat ini. Selain itu, pemerintah juga tengah membahas besaran dana otsus bagi Papua dan Papua Barat.

 

Budi menuturkan, bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok apakah besaran dana otsus untuk provinsi paling timur itu tetap sebesar 2 persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional atau justru lebih besar.

 

Bahkan, Budi pun tak segan-segan menyinggung pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD. Dimana, Mahfud MD sebelumnya sempat menyebut, bahwa dana otsus Papua dan Papua Barat sudah naik sebesar 2,25 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

 

“Artinya sejauh ini usulan pemerintah 2,25 persen dengan perbaikan tata kelola. Bahwa akan ada perpaduan block grand dan specific budget,” ujarnya.

 

Diungkapkan oleh Budi, bahwa pemerintah juga menampung aspirasi berbagai elemen masyarakat. Dimana, kebanyakan masyarakat menganggap jika besaran dana otsus sebesar 2 persen sifatnya statis dan abai terhadap kondisi inflasi tiap tahunnya.

 

Oleh karena itu, dia pun memastikan bahwa status otsus di Papua dan Papua Barat akan tetap berlaku. Pemberlakukan ini dilakukan selama tak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) oleh presiden untuk membatalkan UU tentang Otsus Papua.

 

“Jadi 2021 bukan kebijakan otsusnya yang berakhir. Tapi dana otsusnya. Jadi bila kita tak melakukan revisi maka di tahun 2022 dana otsus tidak bisa dilakukan karena tak ada payung hukumnya,” kata Budi.

 

Diberitakan sebelumnya, bahwa Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana otsus Papua dan Papua Barat sebesar Rp 7,8 triliun pada 2021. Adapun dana tersebut naik sekitar 3,3 persen dari APBN 2020 yang besarnya mencapai Rp 7,5 triliun.