Cek Fakta Naskah UU Cipta Kerja Sudah Diserahkan ke Pemerintah

Ilustrasi Foto : dok. istimewa

 

Baru-baru ini, naskah final Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) dikabarkan telah dikirim DPR ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Meski demikian, tak sedikit publik yang turut mempertanyakan sejauh mana proses perundang-undangan Cipta Kerja itu dilakukan.

 

Seperti dikutip dari laman detik.com, Jumat (16/10/2020), Menkum HAM, Yasonna Laoly menuturkan, bahwa Kemensetneg memang sudah menerima naskah tersebut. Akan tetapi, Yasonna tidak menyebut secara detail terkait sampai mana proses yang sudah dilakukan terhadap UU Cipta Kerja itu.

 

“Iya sudah, saya cek (sudah sampai mananya),” kata Yasonna.

 

Diungkapkan oleh Yasonna, bahwa Kemensetneg akan memeriksa terlebih dahulu naskah yang sudah diterima tersebut. Apabila hal itu sudah sesuai, maka para menteri yang memegang surpres memparaf naskah tersebut.

 

“Dalam konteks ini, Setneg akan memeriksa UU yangg dikirim DPR tersebut. Jika sudah sesuai, maka Setneg akan membuat draft UU tersebut untuk nantinya diparaf para Menteri pemegang Surpres. Ini dilakukan untuk proses pengundangan,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Yasonna mengatakan, apabila naskah tersebut sudah diparaf menteri terkait, maka naskah itu nantinya akan diserahkan ke Presiden. Selanjutnya, pihaknya yang akan mengundangkan naskah tersebut.

 

“Bila naskah sudah diparaf para Menteri, baru diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani sebagai undang-undang. Kemudian Menkumham akan mengundangkannya dalam lembaran negara,” ucap Yasonna.

 

Dalam proses perundang-undangan itu, Yasonna menyebut ada tenggat waktu sendiri. Sebagai informasi, UU akan berlaku automatis dalam waktu 30 hari meski tidak ditanda-tangani oleh presiden.

 

“Sesuai UUD, 30 hari. Kalau tidak ditandatangani automatis berlaku,” ucapnya.

 

Diberitakan sebelumnya, bahwa naskah UU Cipta Kerja itu sudah dirampungkan DPR dan dikirim ke Kemensetneg pada Rabu (14/10/2020) lalu. Adapun naskah UU Cipta Kerja yang dikirim ke Kemensetneg tersebut, berjumlah 812 halaman. Dimana, naskah yang dibawa itu bersampul putih.

 

“Seperti yang disampaikan pimpinan DPR kemarin 812, nggak ada yang berubah,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar.