Sebanyak 8 Ribu Personel TNI-Polri Dikerahkan Untuk Mengawal Aksi Demo Tolak UU Ciptaker BEM SI

Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Mahasiswa. Foto : dream.co.id

 

Jalannya aksi demo menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dilakukan oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) pada Jumat (16/10/2020) kemarin, turut dikawal oleh delapan ribu personel gabungan TNI-Polri. Diketahui, aksi demonstrasi itu berpusat di sekitaran Istana Negara, Jakarta Pusat.

 

“Ada sekitar delapan ribu lebih personel itu gabungan TNI-Polri dan Pemda,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, seperti dikutip dari laman dream.co.id, Sabtu (17/10/2020).

 

Dalam pengawalan aksi demi ini, Yusri mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah turut melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga pemadam kebakaran. 

 

“Serta personel cadangan sebanyak sepuluh ribu yang standby di Polda,” kata Yusri.

 

Diketahui, BEM SI wilayah Jabodetabek-Banten menggelar unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja mulai pukul satu siang. Dalam aksi tersebut, koordinator Wilayah BEM Se Jabodetabek-Banten Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Bagas Maropindra mengatakan, akan ada sejumlah tuntutan yang bakal disuarakan. Dia menilai, pemerintah seharusnya membatalkan RUU Cipta Kerja yang kini tinggal menunggu penandatanganan Presiden Jokowi.

 

“Gejolak di tengah masyarakat kian hari kian memanas. Pasca disahkannya UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke melakukan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai merampas hak hidup seluruh rakyat Indonesia dan justru lebih banyak menguntungkan penguasa dan oligarki,” ujar Bagus dalam keterangan tertulisnya.

 

Menurut Bagas, pemerintah juga dinilai telah “mencuci otak” rakyat dengan segala macam instrumen yang dimilikinya. Hal ini dilakukan agar rakyat berhenti atas perjuangannya dalam melakukan aksi penolakan RUU Cipta Kerja.

 

“Seperti misalnya melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), pemerintah mencoba untuk mengintervensi gerakan mahasiswa dengan mengeluarkan surat nomor 1035/E/KM/2020 yang berisi tentang Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Dimana, surat tersebut di keluarkan pada 9 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Dirjen Dikti Prof. Nizam,” jelas Bagas.

 

“Terlebih lagi dengan adanya berbagai tindakan represif dari aparat kepolisian pada massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja serta berbagai upaya penyadapan terhadap para aktivis dan akademisi yang menolak UU Cipta Kerja,” sambungnya.

 

Bagas mengatakan, ada empat tuntutan yang mereka minta dalam aksi demo tersebut. Yang pertama, yakni mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu demi mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020.

 

Kemudian yang kedua, yakni mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Selanjutnya, yang ketiga yakni mengecam berbagai tindakan represif Aparatur negara terhadap seluruh massa aksi.

 

Dan yang terakhir, yakni BEM SI mengajak Mahasiswa Seluruh Indonesia bersatu untuk terus menyampaikan penolakan atas UU Cipta Kerja hingga UU Cipta Kerja dicabut dan dibatalkan.