Inilah Status Ormas FPI Saat Ini Usai Pangdam Jaya Usulkan Agar FPI Dibubarkan

Kerumunan Massa Habib Rizieq Shihab. Foto : ANTARA

Status Front Pembela Islam (FPI)  sebagai ormas yang terdaftar di Kemendagri, diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan sudah berakhir pada Juni 2019 lalu.

“FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kemendagri dan terakhir status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019,” ujar Benny seperti dikutip dari laman kompas.com, Sabtu (21/11/2020).

Benny menyebut, bahwa FPI kemudian mengajukan perpanjangan sebagai ormas yang terdaftar. Akan tetapi, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) belum bisa diperpanjang oleh Kemendagri.

“Karena masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi,” ungkap Benny.

“Dan dengan itu, FPI menyatakan untuk tidak memperpanjang SKT karena belum bisa memenuhi persyaratan,” tambahnya.

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengusulkan agar ormas Front Pembela Islam dibubarkan. Dudung menyampaikan pernyataan ketika dia menjawab pertanyaan wartawan usai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/11/2020) kemarin.

Awalnya, Dudung hanya menjawab soal beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang berseragam TNI menurunkan spanduk dan baliho Pemimpin FPI Habib Rizieq. Dudung mengakui, bahwa dirinyalah yang meminta pasukannya untuk menurunkan baliho tersebut. Dia mengatakan, bahwa sejumlah petugas Satpol PP awalnya sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu. Akan tetapi, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut. Inilah yang membuat TNI akhirnya turun tangan.

“Ini negara negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu,” kata Dudung.

Di samping itu, Dudung juga memberi ancaman dengan mengusulkan agar FPI dibubarkan.

“Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Ingat, saya katakan itu (penurunan baliho Rizieq) perintah saya,” katanya.

Terkait penurunan baliho Habib Rizieq, Dudung memastikan bahwa operasi masih akan terus berlanjut. Bahka, semua baliho Habib Rizieq yang dianggap ilegal akan ditertibkan oleh pasukannya.

“Saya peringatkan, dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat Islam, tidak,” katanya.

Menanggapi kabar tersebut, Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri turut mempertanyakan dasar hukum tindakan TNI yang menurunkan spanduk dan baliho bergambar pimpinan FPI Habib Rizieq. Gufron mengatakan bahwa tindakan itu tak sesuai tugas pokok dan fungsi TNI. Yakni sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

“Kalau dilihat dari tupoksi, mengacu UU TNI jelas itu bukan ranah TNI untuk terlibat dalam penegakan hukum, keamanan dan ketertiban,” ujar Gufron.

Menurutnya, TNI semestinya tidak perlu repot-repot terlibat dalam penertiban spanduk. Dikarenakan apabila spanduk itu memang melanggar peraturan, maka sudah terdapat institusi fungsional yang mempunyai kewenangan dalam menertibkan spanduk, seperti misalnya Satpol PP. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar TNI sudah seharusnya lebih dulu mendorong institusi fungsional tersebut untuk menjalankan tugasnya.

“Institusi fungsional yang harusnya didorong untuk melakukan itu. Kalau konteksnya Jakarta, ada Satpol PP yang sebenarnya itu institusi fungsional untuk melakukan penertiban spanduk,” katanya.

Oleh karena itu, Guforn menngingatkan agar TNI tak hanya mengerahkan prajuritnya dalam urusan penegakan hukum serta ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Terlebih lagi, sepanjang ada kewenangan yang dimiliki institusi fungsional.

“Jangan sedikit-sedikit TNI dikerahkan, yang justru kontraproduktif, terlepas itu ada perbedaan politik,” ungkapnya.