Tanggapan PKB Terkait Pencopotan Baliho Habib Rizieq Oleh TNI

Politikus PKB, Marwan Dasopang. Foto : detik.com

 

Aksi pencopotan sejumlah baliho bergambar Pemimpin Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta yang dilakukan oleh TNI, turut mendapat kritikan dari Ketua DPP PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Dia menyebut, bahwa ha itu sudah seharusnya menjadi tugas Satpol PP.

 

“Yang kita sayangkan itu sebetulnya (tugas) Satpol PP. Apalagi tugas menurunkan baliho-baliho seperti itu kan memang bukan tugas Pak Dudung (Pangdam Jaya Mayjen TNI Abdurachman). Selayaknya kan ya bukan dia, itu tugas Satpol PP. Tapi Satpol PP kita ini lho kok loyo, memble?” ungkap Marwan seperti dikutip dari laman detik.com, Sabtu (21/11/2020).

 

Tak hanya itu,

Marwan juga turut membandingkan perlakuan Satpol PP kepada warga sipil yang memasang baliho. Dia menilai, apabila masa tenggat waktu sudah habis, sudah seharusnya untuk Satpol PP bakal menindak tegas.

 

“Begitu lewat tanggal, ya langsung diturunin. Tapi ini (baliho Habib Rizieq) sudah suka-sukanya, isinya nggak jelas, nggak diapa-apain,” imbuh Marwan.

 

Menurut Marwan, sikap tegas Dudung ini diduga lantaran tidak sabar terhadap situasi dimana Satpol PP terkesan melakukan ‘pembiaran’. Hingga akhirnya berujung TNI yang langsung turun tangan.

 

“Kaitannya dalam hal itu, mungkin yang seharusnya sikap tegas Pak Dudung itu sebagai Pangdam mungkin tidak sabar lagi. Kok selalu diberi ruang, ya jelas ini yang kita sayang kan. Jelas saja kan nggak boleh itu (menurunkan baliho) bukan pekerjaan Pangdam itu. Karena memang menurunkan-menurunkan baliho itu pekerjaan Satpol PP,” lanjutnya

 

Terkait viralnya video yang menunjukkan baliho bergambar wajah Habib Rizieq Syihab yang diturunkan orang berseragam loreng, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebelumnya sempat angkat bicara. Dia menyatakan, bahwa aksi penurunan baliho itu atas perintahnya.

 

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu,” kata Dudung.

 

Terkait pemasangan baliho, Dudung menegaskan ada aturan yang harus dipatuhi. Oleh karea itu, dia meminta agar tidak ada pihak yang seenaknya sendiri dan merasa paling benar.

 

“Kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya,” tegasnya.

 

Menurut keterangan dari Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar, bahwa dia justru membela baliho tersebut memiliki makna untuk menyuarakan revolusi akhlak. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara demokrasi. Dimana semua orang memiliki hak untuk bebas berpendapat.

 

“Ya sekarang kalau kita lihat terkait spanduk-spanduk revolusi akhlak, ya kita minta kalau begitu… Ini kan negara demokrasi, kita mau meng-announce tentang revolusi akhlak dihalangi,” ucap Aziz.

 

Bahkan, Aziz pun tak segan-segan membandingkan dengan baliho revolusi mental yang tersebar di banyak tempat. Yang mana, baliho seperti itu seharusnya juga dicopot supaya adil.

 

“Tapi di sisi lain kita lihat banyak baliho revolusi mental di mana-mana. Kita nggak pernah mempermasalahkan, apalagi mencopot apa segala macam. Dan tidak ada juga pencopotan dari pihak mereka. Jadi kalo mau adil, copot juga semuanya,” ujarnya.