Pemerintah Sebut Pemberian Vaksin Covid-19 Tidak Boleh Sembarangan

Menteri BUMN, Erick Thohir. Foto : Dok Liputan6.com

 

Dalam melakukan penanganan Covid 19 di Indonesia, Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya melakukan yang terbaik. Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 ini bahkan juga menilai jika penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin baik.

 

“Tingkat kesembuhan kita dibandingkan tingkat kesembuhan dunia, kita jauh lebih baik. Memang ada hal yang sangat sensitif, yaitu tingkat daripada fatality atau kematian kita masih tinggi dibandingkan dunia,” kata Erick dalam sesi teleconference, seperti dikutip dari laman dream.co.id, Minggu (22/11/2020).

 

Melalui beberapa program seperti Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh, Erick menyebut pemerintah terus bekerja keras. Apalagi, dia menyebut bahwa Program Indonesia Sehat telah menjadi prioritas utama. Dimana, salah satunya mengenai program pengadaan vaksin Covid-19.

 

“Tetapi tentu seperti stigma Bapak Presiden (Jokowi) bahwa vaksinasi yang akan dilakukan di Indonesia pasti melakukan proses yang sangat hati-hati sesuai dengan standar WHO,” tegasnya.

 

Hal inilah yang membuat Erick berkomitmen agar proses vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Vaksinasi ini dinilai Erick bakal menekan angka penularan sekaligus memperkecil fatality rate atau angka kematian.

 

“Karena setiap hari tentu ada saja bapak yang kehilangan istrinya, anak yang kehilangan orang tuanya, dan tentu ini sesuatu yang sangat prihatin. Sudah jelas bahwa keselamatan rakyat Indonesia jadi hal yang utama. Setelah itu kita bisa me-manage Covid-19 ini dengan baik. Baru selanjutnya kita bicara mengenai ekonomi. Jelas itu tidak bisa kebalik-balik,” ujar Erick.

 

Diketahui, bahwa pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan pemerintah saat ini tengah menyelesaikan uji klinik fase III. Menurut rencana, pemerintah akan mendistribusikan vaksin tersebut pada awal 2021 mendatang.

 

Baru-baru ini, Erick juga diketahui menyoroti distribusi vaksin yang menjadi hal penting dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Diakui Erick, bahwa ia tak mau ada celah yang dimanfaatkan oknum untuk bertransaksi vaksin secara ilegal di pasar gelap alias black market.

 

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa pengadaan vaksin Covid-19 ini menyangkut nyawa manusia sehingga tidak bisa main-main. Sehingga, tingkat keamanannya juga harus benar-benar diperhatikan. Nantinya, TNI/Polri bahkan akan ditugasi untuk mengawal langsung penyaluran demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

 

“Dan ini juga menekankan kasus-kasus awal pada saat pandemi Covid-19, adanya black market APD, black market PCR. Nah kalau PCR, APD mungkin ya oke, tapi kalau (vaksin) ini kan nyawa manusia,” ucap Erick.

 

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio juga turut mewanti-wanti bahwa penyaluran untuk vaksin ini harus dilakukan secara hati-hati. Pasalnya, pengadaan vaksin menjadi tanggung jawab negara. Maka dari itu, jangan sampai ada segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan sendiri.

 

Menurut Agus, pengadaan vaksin yang berada di lingkup industri obat memiliki kesamaan situasi dengan industri persenjataan. Apalagi kebutuhannya muncul saat ada krisis/konflik dan bermain di lingkup internasional, sehingga jumlah kebutuhannya besar.

 

“Sekarang bagaimana mencegah makelar, ini tergantung pemerintah. Karena makelarnya ada orang-orang pemerintah, pengusaha, jadi susah,” kata Agus.

 

Apabila keterlibatan makelar sudah turun dalam pengadaan vaksin Covid-19, maka Agus menyebut besar kemungkinan barang palsu itu ada di pasaran.

 

“Seharusnya dari awal itu peran dari Kementerian Luar Negeri, duta besar dari suatu negara bisa jadi raja farmasi dunia dan juga Badan POM-nya besar. Hal ini dilakukan supaya kita punya antisipasinya. Kalau sekarang sudah sulit. Artinya pasar gelap vaksin Covid-19 pasti ada, makelar apalagi,” tutur Agus.