Disorot Panglima TNI, Kominfo Akan Tindak Tanda Pagar Propaganda di Media Sosial

Ilustrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Foto : detik.com

 

Tanda pagar di media sosial yang sering kali dijadikan propaganda untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah, turut mendapat sorotan dari Panglima TNI Marsekal, Hadi Tjahjanto. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan bahwa segala bentuk propaganda di media sosial akan selalu dipantau dan ditindak.

 

“Jadi segala bentuk propaganda yang mengandung muatan yang bertentangan dengan Undang-undang tentu akan ditindak,” kata Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi seperti dikutip dari laman detik.com, Minggu (22/11/2020).

 

Terkait penindakan terhadap konten-konten berbau propaganda di media sosial, disebutkan oleh Dedy sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 hingga UU ITE. Bahkan, dia juga mencontohkan propaganda yang mengandung unsur penghinaan hingga berita bohong pasti akan ditindak.

 

“Kominfo akan fokus ke penanganan konten negatif di internet yang tertuang dalam UU ITE dan PP 71. Segala bentuk muatan yang melanggar peraturan perundangan, akan ditindak sebagaimana mestinya, misal yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong, dll pasti akan ditindak,” ucapnya.

 

Dedy mengatakan, tindakan yang biasa diambil bisa berupa pemblokiran akses. Dan yang paling parah, bisa saja untuk dipidanakan.

 

“Bisa dalam bentuk pemutusan akses (blokir) atau kalau terkait pidana, menjadi ranah kepolisian,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Marsekal Hadi Tjahjanto sempat berbicara mengenai sejumlah isu hangat di media sosial akhir-akhir ini. Dimana, ia turut menyinggung adanya narasi yang membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

 

“Dengan adanya isu-isu tersebut, bila kita lihat membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi, dan dibenturkan satu sama lain. Bahkan, terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat,” kata Hadi.

 

Selain itu, dia juga menyoroti ancaman separatisme dengan menggunakan media sosial yang bertujuan propaganda untuk memisahkan diri dari NKRI. Hadi menilai, aksi separatisme saat ini tidak hanya berupa pemberontakan bersenjata. Namun, juga sudah berkembang melalui internasional dengan memanfaatkan media sosial di dunia maya.

 

Meski demikian, Hadi tak lantas menyebut bahwa dunia maya memang telah berdampak positif bagi kehidupan manusia. Akan tetapi di sisi lain, dunia maya juga membawa sisi negatif yang perlu diantisipasi oleh semua pihak.

 

“Dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita juga harus mengakui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda, media perang urat saraf. Apalagi sekarang ini kita mengenal hashtag, trending topic. Beda dengan dulu, yang hanya kita menyebutnya sebagai tema propaganda,” ujar Hadi.