Terkait Koban Jatuhnya Pesawat, Sriwijaya Air Wajib Bayar Ganti Rugi Sebesar Rp 1,25 Miliar

Penemuan Korban Pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Foto : detik.com

 

Terkait insiden kecelakaan maut jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182, maskapai penerbangan Sriwijaya Air diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada keluarga korban. Adapaun untuk kompensasi ganti rugi yang mesti dipenuhi, yakni sebesar Rp 1,25 miliar per penumpang sesuai Peraturan Menhub no 77 tahun 2011.

 

Dikutip dari laman detik.com, Rabu (13/1/2021), juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, bahwa Sriwijaya Air sudah diminta mempersiapkan hal-hal yang terkait ganti rugi sesuai PM 77 tahun 2011 kepada keluarga korban.

 

“Dan saat ini Kemenhub sudah menyampaikan kepada Sriwijaya Air untuk segera mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan ketentuan ganti kerugian di PM 77 tersebut,” ujar Adita.

 

Sementara itu, mengenai kompensasi untuk korban Sriwijaya Air sebanyak Rp 1,25 miliar per orang juga telah diatur di dalam PM 77 tahun 2011 pada pasal 3 poin a. Adapun bunyi aturan tersebut yakni sebagai berikut :

 

“Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang.”

 

Ditemui dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Sriwijaya Air, Jefferson Jauwena menyatakan, bahwa pihak Sriwijaya Air mengaku siap memfasilitasi kebutuhan keluarga penumpang SJ-182. Termasuk juga adanya penjaminan segala hak-hak penumpang. Dan hal itu akan menjadi prioritas Sriwijaya Air untuk diselesaikan.

 

“Dan Sriwijaya Air juga akan menjamin untuk memberikan pendampingan yang terbaik dan menjamin memenuhi hak-hak para keluarga penumpang,” ujar Jefferson.

 

Diungkapkan oleh Adita, bahwa sanksi sudah menanti apabila maskapai, dalam hal ini Sriwijaya Air tidak melakukan pembayaran ganti rugi.

 

“Karena sesuai PM 77 itu kalau ada pelanggaran bisa disanksi sesuai pasal 26 ayat 2. Yang mana, detilnya diatur dalam PM 78/2017,” ujar Adita.

 

Diketahui, dalam pasal 26 ayat 2 PM 77 tahun 2011 dijelaskan bahwa Kemenhub bisa memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 3 bulan apabila upaya ganti rugi tidak dilakukan maskapai. Adapun hal ini tertuang pada pasal 26 ayat 2a.

 

Akan tetapi, apabila setelah 3 peringatan tertulis itu upaya ganti rugi tak juga dilakukan, maka ada kemungkinan Sriwijaya Air dibekukan usahanya selama 14 hari.

 

“Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender,” bunyi pasal 26 ayat 2b.

 

Sementara itu, di pasal 26 ayat 3 juga dijelaskan bahwa apabila upaya ganti rugi tidak dilakukan juga setelah sanksi pada pasal 26 ayat 2 dilakukan pemerintah, maka bisa saja Sriwijaya Air bisa terancam dicabut izin usahanya.

 

“Apabila pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, dilakukan pencabutan izin usaha,” bunyi pasal 26 ayat 3.