Kritik Keras Munarman Hingga Sebut Pemblokiran Rekening FPI Mirip ‘Cara Zionis dan Kafir Quraisy’

Mantan Sekum FPI, Munarman. Foto : detik.com

 

Langkah pemerintah yang memblokir semua rekening bank seiring dengan pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) pada akhir Desember lalu, rupanya sudah diduga sebelumnya oleh mantan Sekretaris Umum (Sekum) FPI, Munarman.

 

Dikutip dari laman detik.com, Rabu (13/1/2021), Munarman menyebut bahwa selain enam pejabat yang menandatangani surat pembubaran FPI, dalam kesempatan itu juga turut hadir pihak PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Bahkan, ia menduga tujuan pemblokiran rekening itu untuk membuat FPI dan para pengurusnya benar-benar lumpuh lantaran tak ada logistik.

 

“Jelas rezim ini menggunakan strategi militer untuk memotong logistik lawan. Dan cara seperti ini mengadopsi Amerika, Yahudi, Israel, Zionis,” kata Munarman.

 

Bahkan, Munarman juga menyebut cara itu seperti kaum Kafir Quraisy yang juga pernah memotong jalur logistik untuk perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dimana, caranya kala itu dengan memboikot perdagangan.

 

“Ya , jadi tidak aneh lah buat saya,” ucapnya.

 

Secara pribadi, Munarman mendapat pemberitahuan dari Bank BNI bahwa rekening tabungannya diblokir oleh PPATK sejak Sabtu lalu. Bahkan, ia menegaskan bahwa rekening yang dibuka sejak 2015/2016 itu tidak ada kaitannya dengan FPI. Dikarenakan, uang puluhan juta di rekening tersebut merupakan dana operasional untuk pengobatan ibunya yang sakit-sakitan sejak dua tahun lalu.

 

“Karena di rekening itu isinya beberapa puluh juta untuk menampung uang pensiun Bapak saya. Ada juga sumbangan dari para kakak dan adik untuk biaya berobat ibu yang sudah dua tahun sakit,” kata Munarman.

 

Dalam pengakuannya, Munarman mengaku mendapat informasi jumlah rekening FPI dan afiliasinya yang telah diblokir sementara oleh PPATK sebanyak 79. Tak hanya Munarman, rekening bank milik ketujuh putri M. Rizieq Shihab pun telah diblokir.

 

Kendati demikian, Munarman secara pribadi tidak akan menggugat pemerintah. Bahkan, dia berdalih tak ingin pemerintah kembali terjebak membuat kezaliman baru.