Kejaksaan Lombok Barat Ajukan Kasasi Usai Kades Terdakwa Pungli Bansos Covid-19 Divonis Bebas

Potret Kades Terdakwa Pungli Bansos Covid-19. Foto : ANTARA

 

Kasasi terkait vonis bebas terdakwa Ahmad Muttakin, akhirnya resmi dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Diketahui Ahmad merupakan terdakwa pungutan liar dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Bukit Tinggi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

 

“Terkait vonis bebas itu, kami sudah nyatakan kasasi dan sudah disampaikan ke pengadilan,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, I Wayan Suryawan seperti dikutip dari laman Merdeka.com, Rabu (13/1/2021).

 

Wayan mengatakan, bahwa JPU saat ini sedang menyiapkan memori kasasi. Bahkan, pihaknya akan menyerahkan seluruh berkas terkait ke pengadilan sebelum batas waktu 14 hari sejak pernyataan kasasi disampaikan.

 

“Dikarenakan hari ini kami nyatakan kasasinya, jadi ada waktu 14 hari ke depan, untuk kami siapkan memori,” ujarnya.

 

Sementara itu, dalam kesiapan tersebut, JPU dikatakan Wayan masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Tipikor Mataram.

 

“Iya salinan putusan ini juga akan menjadi acuan kami untuk menyusun memori kasasi-nya,” ucap Wayan.

 

Di pihak lain, Juru Bicara Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Fathurrauzi juga turut mengonfirmasikan bahwa pihaknya sudah menerima pernyataan kasasi dari JPU.

 

“Iya, surat pernyataannya itu sudah kita sampaikan ke penasihat hukum terdakwa,” kata Fathurrauzi.

 

Dan kini, PN Tipikor masih menunggu memori kasasi dari jaksa. Hal itu juga nanti kontra memori kasasi dari penasihat hukum terdakwa.

 

“Kalau semua sudah terkumpul baru kami kirim ke Mahkamah Agung (MA),” ujarnya.

 

Kemudian, menurut penasihat hukum Ahmad Muttakin, Irfan Suryadiata mengatakan, bahwa kasasi itu merupakan hak jaksa untuk menindaklanjuti vonis bebas kliennya.

 

“Disini kita hormati upaya hukumnya,” kata Irfan.

 

Meski demikian, sebagai langkah pendampingan hukum untuk kliennya, Irfan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu memori kasasi dari jaksa. Usai menerima memori kasasi nanti, pihaknya akan menelaah terlebih dahulu.

 

“Ya, supaya kami bisa menyiapkan tanggapan atau kontra memori kasasinya,” ujarnya.

 

Diberitakan sebelumnya, Muttakin yang menjadi terdakwa dalam kasus pungli dana bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai yang didakwa dalam tuntutan jaksa.

 

Bahkan, dalam pertimbangannya, warga yang dimintai pemotongan tidak ada yang keberatan karena sudah ada kesepakatan sejak awal. Dan rencananya, uang hasil pemotongan itu akan diberikan kepada masyarakat lain yang tidak terdaftar mendapatkan BLT.

 

Namun, dalam perkaranya, Kades Bukit Tinggi Nonaktif ini didakwa Pasal 11 dan atau Pasal 12 Undang-undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Tinggi, Muttakin didakwa telah menarik potongan Rp 150 ribu dari para penerima bantuan melalui kepala dusun. Adapun penarikan itu dilakukan kepada 195 penerima di Desa Bukit Tinggi, dari jumlah anggaran BLT yang keseluruhannya mencapai Rp 352,8 juta.