Pernah Jadi Panwascam, Inilah Sosok Mahasiswa Pemalsu Rapid Test yang Ditangkap Polda Jatim

Ilustrasi Foto : flagstaff-lawyer.com

 

Pada Selasa (12/1/2021) kemarin, tampak kediaman rumah IB (24 tahun) di Dusun Krajan, Desa Jombang, Jember, Jawa Timur terlihat sepi usai dibekuk polisi. Diketahui, IB yang masih tercatat sebagai mahasiswa ini dibekuk oleh Tim Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim lantaran terlibat dalam praktik pembuatan surat hasil rapid antigen palsu.

 

Dikutip dari laman Merdeka.com, Rabu (13/1/2021), polisi membekuk IB setelah ia menawarkan jasanya itu lewat media sosial. Berdasarkan keterangan dari para tetangga, sehari-harinya IB dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan ramah kepada tetangga.

 

“Kalau anaknya memang baik, tidak pernah aneh-aneh atau buat masalah dengan warga. Bahkan, dia juga aktif di organisasi mahasiswa. Makanya kami kaget,” ujar Didik Purwanto, tetangga yang juga kepala dusun setempat.

 

Didik mengungkapkan, bahwa penangkapan IB oleh Polda Jatim juga telah mengagetkan keluarganya.

 

“Iya, keluarganya juga kaget, dia masih semester empat dan merupakan sulung dari dua bersaudara,” papar Didik.

 

Diungkapkan oleh Didik, bahwa secara ekonomi keluarga IB tergolong sederhana. Bahkan untuk menyambung nafkah, orang tua IB bekerja sebagai buruh tani. Sementara itu, pada masa Pilkada Serentak 2020 lalu, IB juga sempat bekerja sebagai petugas penyelenggara pemilu. Dimana, dia sebagai petugas Panwaslu tingkat kecamatan (Panwascam) tiga bulan tahapan Pilkada.

 

“Ya mungkin karena desakan ekonomi. Apalagi sekarang lagi masa susah, akibat pandemi,” lanjut Didik.

 

Diberitakan sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil membekuk IB pada Senin (11/1/2021), yakni setelah menawarkan jasa pembuatan hasil rapid test antigen. Bahkan, sejak dirinya memposting tawarannya di Facebook pada 25 Desember 2020 lalu, IB telah mendapatkan pesanan dari 20 orang, dengan tarif mulai dari Rp 50 per lembar untuk hasil rapid test palsu tersebut.

 

Atas perbuatannya, IB dijerat dengan pasal 51 Jo pasal 35 UU ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 12 Miliar, Jo pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.