Home Berita Nasional Karni Ilyas Langsung Bantah Pernyataan Ferdinand Hutahaean Soal Kecurangan, Nada Suaranya Tinggi

Karni Ilyas Langsung Bantah Pernyataan Ferdinand Hutahaean Soal Kecurangan, Nada Suaranya Tinggi

2066

rancah.com – Politikus Demokrat Ferdinand membuat presiden Indonesia Lawyer Club (ILC), Karni Ilyas berbicara nada tinggi.

Hal tersebut tampak saat keduanya menjadi narasumber acara ILC yang tayang di TVOne, Selasa (09/07/2019) mulai pukul 20.00 WIB.

Seperti biasanya, acara diskusi dipandu oleh wartawan senior yang diberi sebutan Presiden ILC, Karni Ilyas.

Sejumlah narasumber hadir diantaranya Fadli Zon, Fahri Hamzah, Aria Bima, Lukman Edy, Rizal Ramli, Jonny G Plate, Maman Abdurrahman, Faldo Maldini, Ferdinand Hutahaean, Feri Amsari, Mardani Ali Sera.

Ferdinand mengatakan bahwa demokrasi adalah ajang kontestasi, adu strategi dan adu kekuasaan.

“Bukan adu menjadi oposisi, karena hakekatnya semua ingin menang, ingin berkuasa, tidak ada partai didirikan untuk menjadi oposisi dan ikut kontestasi demokrasi untuk kalah, semua ingin bercita-cita menjadi pemenang, dan itu lumrah” ujar Ferdinand Hutahaean.

Tampak Fadli Zon dan Mardani Ali Sera mengobrol dan tersenyum getir saat Ferdinand Hutahaean mengatakan hal itu.

Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa demokrasi dibutuhkan ksatria dan siap kalah.

“Yang kalah harus intropeksi diri, yang menang juga tidak bisa menganggap lawan adalah musuh,” ujar Ferdinand.

Ferdinand lantas mengatakan bahwa demokrasi yang terjadi hari ini terlalu liberal.

“Bahkan berbuat curang itu boleh,” ujar Ferdinand.

Baca :   Saksi BPN Prabowo-Sandiaga Tolak Tanda Tangani Hasil Pemilu yang Ditetapkan KPU

Lantas Karni Ilyas menyanggah ucapan Ferdinand dengan ucapan nada tinggi

“Ya liberal bukan berarti boleh berbuat curang,” ujar Karni.

“tetapi dari hulunya saja, sudah berbicara saksi, berarti ada potensi curang, curang itu tidak diizinkan, orang mampu melakukannya ketika tidak ketahuan, itulah demokrasi yang kita praktikkan sekarang,” ujar Ferdinand Hutahaean.

Kalau tahun 50-59 itu demokrasi liberal, tapi nggak ada yang curang, mau PKI, mau Masyumi, mau PNI,” ujar Karni Ilyas.

Ferdinand Hutahaean lantas menyanggah.

“Tapi permasalahannya memang ada kecurangan yang terjadi, tetapi ujung-ujungnya masuk dalam legitimasi secara hukum,” ujarnya.

Karni Ilyas langsung mengehntikan pencapat Ferdinand dan menanyakan soal sikap Partai Demokrat apakah sudah bulat gabung ke Pemerintahan Presiden Jokowi.

“Demokrat sudah bulat belum gabung ke Jokowi?,” tanya Karni Ilyas.

Ferdinand Hutahaean menegaskan saat ini Partai Demokrat belum secara resmi mengambil sikap.

Pasalnya, Partai Demokrat masih menunggu selesainya acara 40 hari berkabung atas wafatnya mendiang Ani YudhoyonO.

“Setelah tanggal 10 Juli 2019, Ketua Umum akan memimpin pertemuan antara pengurus daerah, DPD kami. Dipanggil semua ke Jakarta. DPD ya, DPC tidak,” terang Ferdinand Hutahaean.

Tujuan pengurus DPD Demokrat ke Jakarta adalah membahas langkah awal Partai Demokrat untuk menentukan sikap.

“Apakah akan bergabung ke Pak Jokowi atau tidak,” katanya.

Baca :   Berkunjung ke KPU, Fadli Zon: Kecurangan Pemilu harus Ditindak

Di sela-sela Ferdinand Hutahaean menyampaikan pendapat, terlihat Fahri Hamzah dan Rizal Ramli berbisik-bisik.

Ferdinand Hutahaean melanjutkan bahwa komunikasi antara Demokrat terus berjalan baik secara informal maupun antara sesama kader.

“Baik dari TKN (Tim Kampanye Nasional) 01 maupun AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dengan sahabatnya di 01. Semua berjalan,” ujar Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand mengatakan bahwa saat ini memang kondisi Demokrat lebih mengarah untuk membantu pemerintahan.

Diketahui, Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

“Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan.

Koalisi Indonesia Adil Makmur, forum lima partai politik pendukung Prabowo Subianto–Sandiaga S Uno dalam Pemilihan Presiden tahun 2019, dinyatakan bubar. Koalisi ini terdiri atas 5 partai, antara lain Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.

Baca :   Politisi PDIP Semprot PAN: "Kalau Mau Gabung Datang, Jangan Jokowi Disuruh Melamar"

Informasi ini disampaikan Sekretaris Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan, secara terpisah.

“Saya kira iya (koalisi berakhir),” ujar Hinca saat ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6). Hinca datang mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, berdialog dengan sejumlah pimpinan parpol bertemu Prabowo.

Alasannya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya telah menyatakan menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga atas sengketa hasil Pilpres 2019. Dengan demikian, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin menjadi pemenang pilpres.

Hinca menjelaskan, koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga berakhir saat MK memutuskan permohonan sengketa hasil pilpres. Artinya, saat ini tidak ada lagi istilah calon presiden dan calon wakil presiden, yang ada adalah presiden dan wakil presiden terpilih.

“Jadi saya jelaskan bahwa koalisi lima parpol ini dalam rangka mengusung pasangan calon presiden. Kemarin setelah diketuk oleh MK tidak ada lagi calon presiden itu, yang ada adalah presiden terpilih. Maka koalisi untuk paslon presiden itu telah berakhir,” ujar dia



Loading...
Komentar Anda