Aparat Diminta Mahfud MD Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Otsus Papua

Menko Polhukam, Mahfud MD. Foto: Dok. Humas Polhukam

 

Adanya indikasi dugaan korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan), Mahfud MD meminta kepada penegak hukum mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian hingga Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

 

Seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (23/2/2021), Mahfud menyampaikan pernyataan itu usai menerima laporan dugaan korupsi dana Otsus dari Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua. Yakni ketika dirinya berada di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, pada Senin (22/2/2021) kemarin.

 

Dan soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Oleh karena itu, kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti,” ujar Mahfud.

 

Tak hanya itu, Mahfud juga menjanjikan bakal menindaklanjuti usulan masyarakat Papua untuk melakukan pemekaran provinsi di Papua. Bahkan, dia mengatakan akan mengupayakan melalui dua langkah. Yang pertama, yakni melalui proses legislasi lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 

Dan yang kedua, saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat. Termasuk halnya dalam mengkaji usulan dari para kepala daerah dan tokoh masyarakat,” lanjut Mahfud.

 

Dalam kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku juga turut meminta agar aparat penegak hukum memproses pejabat-pejabat pemerintah daerah yang diduga menyalahgunakan dana Otsus.

 

Tentu saja, kami berharap mesti ada penegakan hukum di Papua. Terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang menyalahgunakan dana Otsus,” kata Albert Yoku.

 

Albert mengatakan bahwa Otsus merupakan berkah tersendiri dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. Dia menyebut bahwa dana Otsus akan mendatangkan manfaat jika digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan adnaya pengelolaan yang baik, maka akan memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injil (PW GKI) Papua, Dorince Mehue. Dimana, dia meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana Otsus sejak 2002 sampai saat ini.

 

“Otsus ini berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat. Akan tetapi, justru disalahgunakan oleh sejumlah orang sehingga dampaknya tidak sampai ke rakyat Papua,” tutur Dorince.

 

Menurut Dorince, pemerintah pusat dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat perlu untuk menggelar evaluasi bersama. Yakni terkait kesenjangan antar-wilayah adat.

 

Sudah semestinya Provinsi Papua dimekarkan untuk mencapai keadilan. Sehingga tidak hanya sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana Otsus yang cukup. Dan kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat,” tambahnya.