Menteri PUPR Ungkap Ada 3 Jembatan RI yang Sedang Bermasalah

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Foto : CNN Indonesia

Dari total 38 jembatan bertipe Callender Hamilton, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljonomenyebut ada tiga di antaranya yang bermasalah.

Dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (23/2/2021), salah satu jembatan yang bermasalah tersebut, yakni jembatan Rembun di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang runtuh baru-baru ini. Sementara, dua jembatan lainnya bergeser dan butuh perbaikan. Basuki menyebut bahwa jembatan yang dibangun pada tahun 1970-an itu memang sudah seharusnya diganti.

Dan dari 38 ini, ada tiga sedang bermasalah. Yang satu runtuh, jembatan Rembun di Pekalongan. Sementara dua kami survei detail, dua sudah bergeser, satu 45 Centimeter dan 44 Centimeter,” katanya pada Seremonial Financial Close Proyek KPBU Kegiatan Preservasi Jalintim Sumsel, Senin (22/2/2021) kemarin.

Basuki menyebut bahwa ketiga jembatan tersebut saat ini sedang diperbaiki. Sedangkan sisanya sedang dilakukan upaya peninjauan. Dia juga mengatakan bahwa kini tengah dibentuk enam tim yang bertugas mengecek secara detail keadaan seluruh jembatan di Pulau Jawa itu.

Di samping itu, Basuki juga membeberkan bahwa pihaknya ingin menggunakan skema Availability Payment (AP) atau pembayaran secara berkala dengan pihak swasta untuk memperbaiki jembatan Callender Hamilton. Bahkan, diajuga turut membeberkan beberapa keuntungan jika menerapkan pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Keuntungan yang pertama, yakni untuk pihak swasta ada kejelasan soal pembayaran atau pengembalian hasil yang tertuang dalam surat perjanjian.Kemudian, yang kedua yakni proyek diawasi oleh banyak pihak dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, pihak pengembang swasta atau BUMN, hingga perbankan.

Tak hanya itu, Basuki menyatakan bahwa KPBU juga memungkinkan pemerintah memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena proyek bisa dibangun meski pemerintah tidak memiliki cukup modal.

Dengan adanya tertib administrasi saja enggak cukup. Sehingga, harus tertib teknik untuk melayani masyarakat lebih baik. Tentu saja, ini keuntungan pemerintah dengan KPBU, bisa melayani dengan kepastian dan Insyaallah lebih baik,” pungkasnya.