Gegara Menimbulkan Kegaduhan, Presiden Jokowi Resmi Cabut Perpres Izin Investasi Miras

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto : Biro Pers

 

Pada Selasa (2/3/2021) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang berisi izin investasi minuman keras (Miras) di empat wilayah di Indonesia.

 

Dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (3/3/2021), aturan tersebut diketahui baru berusia satu bulan sejak diundangkan pada 2 Februari 2021. Adapun pencabutan Perpres tersebut dilakukan setelah menimbulkan kegaduhan di masyarakat beberapa waktu belakangan ini.

 

Bahkan, Jokowi mencabut aturan tersebut setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat. Di antaranya seperti ulama, MUI, NU, dan organisasi masyarakat lainnya.

 

Dan setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain, maka saya sampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ucap Jokowi.

 

Diketahui, ormas-ormas keagamaan dan parpol berhaluan Islam pun berubah sikap. Yakni sejak awalnya menolak keras aturan tersebut, mereka langsung berduyun-duyun mendukung langkah pencabutan yang diambil Jokowi.

 

Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas. Dimana dia menilai keputusan pencabutan Perpres oleh Jokowi itu sangat bijak.

 

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhamamdiyah, Haedar Nashir juga turut mengapresiasinya. Menurutnya, langkah pencabutan itu menunjukkan sikap politik yang positif dari pemerintah lantaran terbuka terhadap kritik dari pelbagai elemen masyarakat.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang turut meminta Jokowi mengkaji ulang seluruh aturan soal miras usai mencabut Perpres 10 tahun 2021. Bahkan, Ketua MUI, Asrorun Niam juga menilai perlu ada langkah lanjutan soal peredaran miras di Indonesia.

 

Diberitakan sebelumnya, ketiga ormas Islam besar di Indonesia itu awalnya sangat keras menolak izin investasi miras. Sebab, mereka menilai investasi miras berpotensi mendatangkan dampak buruk bagi masyarakat. Selain ketiga ormas tersebut, sejumlah parpol juga ikut menolak perpres tersebut. Di antaranya diutarakan PPP, PAN, dan PKS.

 

Menurut PPP, aturan izin investasi miras telah kebablasan. Sedangkan PAN menyebut aturan itu akan membawa banyak mudarat ketimbang manfaat. Bahkan, PKS juga menyebut industri miras sebagai ancaman bangsa.

 

Di pihak lain, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengklaim pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang mengusulkan investasi minuman keras bisa diizinkan di dalam negeri. Yakni melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tersebut.

 

Ya karena memang di daerah itu ada kearifan lokal. Jadi, dasar pertimbangannya, masukan dari Pemda dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal,” ujar Bahlil.