Kemnaker Tegaskan Sekma Pembayaran Upah Per Jam Hanya untuk Pekerja Paruh Waktu

Ilustrasi Foto : CNN Indonesia

 

Terkait skema pembayaran upah per jam, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan hal itu hanya boleh dilakukan kepada karyawan yang bekerja paruh waktu. Hal ini mengartikan bahwa sistem itu tak berlaku bagi karyawan yang bekerja penuh waktu.

 

Dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (3/3/2021), aturan mengenai upah per jam ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

 

Menurut keterangan dari Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang yang bekerja kurang dari 35 jam selama satu pekan atau kurang dari 7 jam dalam satu hari. Adapun hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

 

Dan untuk pekerja dibayar upah per jam atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Dimana, kesepakatannya tidak boleh kurang dari formula upah per jam,” ucap Retno.

 

Retno juga menyatakan bahwa perhitungan upah per jam yang dibayarkan kepada buruh adalah upah sebulan dibagi 126. Dimana, angka 126 ini berasal dari 52 minggu dikalikan dengan 29 jam lalu dibagi 12 bulan.

 

Dan ini kenapa dikalikan 29, karena data BPS kerja paruh waktu bisa 24 jam, 26 jam, 29 jam, sehingga kami gunakan 29 jam berdasarkan data statistiknya,” ujar Retno.

 

Sehingga, Kemnaker nantinya dapat meninjau perhitungan upah per jam untuk pekerja paruh waktu. Dan hal ini akan bergantung dari rata-rata jam kerja buruh paruh waktu ke depannya.

“Misalnya lima tahun ke depan bu menteri bisa lakukan peninjauan lagi,” katanya.