Munarman Minta Tindakan Fitnah Disetop Usai Muncul Spanduk Bertuliskan ‘Tegakkan Khilafah’

Satpol PP Jaktim Copot Spanduk ‘Bela Habib Rizieq’. Foto : dok.istimewa

 

Belakangan ini, spanduk bertuliskan ‘Bela Habib Rizieq’ di jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jl Dr Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur (Jaktim) diturunkan Satpol PP. Diketahui, spanduk tersebut terpasang di dekat Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

 

Seperti dikutip dari laman detik.com, Rabu (7/4/2021), Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Budhy Novian mengatakan bahwa spanduk tersebut dicopot pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB. Dia bahkan mengatakan bahwa spanduk tersebut dicopot karena melanggar Pasal 52 Perda 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

 

Udah, udah diturunin, kebetulan ada di JPO dekat kantor Walikota, karena kita juga kan sedang berkonsentrasi ikut BKO (Bawah Kendali Operasi) pengamanan sidang ya. Relatif dekat PN Jaktim. Kebetulan kita dapat tugasnya di JPO dan beberapa plotingan yang ditentukan oleh Polres. Nah pas di situ ada spanduk ya kita turunkan karena memang melanggar,” ujar Budhy.

 

Adapun dari foto tersebut, spanduk itu bertuliskan ‘Bela Habib Rizieq-Mari Tegakan Khilafah di Indonesia’. Tampak pada spanduk itu juga terpajang foto Munarman. Meski demikian, tidak diketahui siapa yang memasang spanduk tersebut. Budhy juga tidak mengetahui sejak kapan spanduk tersebut terpasang.

 

Ketika dikonfirmasi mengenai apakah pemasangan spanduk tersebut berkaitan agenda sidang putusan sela kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung Habib Rizieq Shihab (HRS) yang digelar di Pengadilan Negeri Jaktim hari ini, Budhy menduga demikian.

 

“Iya sepertinya seperti itu. Cuman kita enggak tendensi kepada spanduk yang bunyinya khusus. Tapi spanduk apapun juga kalau memang dipasang melanggar, kita akan turunkan,” ucapnya.

 

lantaran melanggar Perda.

 

“Jadi tidak tendensius dengan spanduk siapa pun, jadi ketika spanduk itu dipasang tidak sesuai dengan ketentuan, kita ada aturannya. Pasal 52 Perda 8 tahun 2007 bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk memasang spanduk di sarana umum. Baik pembatas jalan, JPO, taman, di pohon, itu tidak boleh. Jadi siapa pun ditulis spanduk, bunyinya apapun, dari mana pun, akan kita lakukan penertiban,” tuturnya.

 

Budhy lantas mengimbau agar masyarakat mematuhi aturan pemasangan spanduk. Dia bahkan menjamin pihaknya akan membantu masyarakat yang hendak memasang spanduk ataupun sejenisnya.

 

“Untuk menciptakan Jakarta nyaman, tertib, bersih, indah, dalam hal pemasangan spanduk, hendaknya dikoordinasikan dengan Satpol PP. Kita akan bantu mengamankan dengan memberikan rekomendasi untuk pemasangan pada titik-titik yang diperkenankan,” jelasnya.

 

Sementara itu, Munarman menyebut bahwa ada pihak yang ingin mengaitkan terorisme dengan FPI. Dia kemudian menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf A.S.

 

“Kalau kita gunakan teori rekonstruksi sosial dan teori hegemoni, mereka akan terus menerus secara berkelanjutan menciptakan fakta-fakta buatan sesuai dengan tujuan yang hendak mereka capai, yaitu memfitnah FPI dan saya agar terkait dengan terorisme. Ingat dulu Nabi Yusuf A.S juga difitnah berulang kali, dan dengan menggunakan fakta yang diciptakan dan direkayasa,” tutur Munarman.

 

“Fakta rekayasa pertama terhadap Nabi Yusus A.S adalah dengan melumuri bajunya dengan darah kambing lalu disiarkan berita bohong bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Fakta kedua yang direkayasa adalah dengan menjebak Nabi Yusuf A.S di dalam kamar lalu difitnah dan disiarkan bahwa Nabi Yusuf pelaku asusila. Begitulah cara cara rekonstruksi sosial dan hegemoni dilakukan secara terus menerus dan berlanjut,” sambungnya.

 

Di samping itu, Munarman meminta agar fitnah-fitnah terhadapnya dihentikan. Dia bahkan mengingatkan pertanggungjawaban atas perbuatan setelah kematian nanti.

 

“Saya hanya bisa menasehati, hentikanlah cara-cara kotor seperti itu. Kita semua ini nanti pasti mati dan pasti akan dipertanggungjawabkan perbuatan perbuatan kotor seperti itu,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Munarman juga meminta penyelenggara negara untuk mengubah paradigma dan memenuhi hak-hak rakyat.

 

“Ubahlah paradigma dan cara berfikir dalam menyelenggarakan negara. Berikanlah kepada rakyat hak haknya. Penuhilah hak-hak rakyat agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari,” ujarnya.