Akui Ingin Bertemu Jokowi, Mahfud MD dan Yasonna Laoly, AHY : ‘Sejak Hari Pertama Saya Memohon’

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto : ANTARA

 

Belakangan ini, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa dirinya ingin bertemu beberapa tokoh usai KLB ditolak pemerintah.

 

Seperti dikutip dari laman kompas.com, Kamis (8/4/2021), diketahui orang yang dimaksud AHY di antaranya yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi); Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD; dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly. Diakui AHY, bahwa keinginannya itu dikatakan sudah muncul sejak hari pertama konflik perebutan kekuasaan di Partai Demokrat terjadi.

 

Memang sejak hari pertama saya memohon waktu sebetulnya dengan Bapak Presiden, Menko Polhukam, dengan Menteri Hukum dan HAM, dan dengan siapa pun yang saya anggap memiliki otoritas penuh terhadap penyelenggaraan hukum dan berkompeten menjaga stabilitas politik di Indonesia,” jelas AHY.

 

Dikatakan oleh AHY, bahwa pertemuan itu merupakan silaturahmi yang ingin dilakukannya untuk menceritakan kondisi Partai Demokrat. Meski demikian, dia menghargai bahwa tokoh – tokoh negara tersebut memiliki banyak pekerjaan dan tugas negara.

 

“Beliau-beliau banyak sekali pekerjaan dan tugas negara, kami menghargai itu, tapi bolehlah kami terus mencari waktu untuk bersilaturahmi. Karena penting bagi saya dan ini sebuah amanah ketika melaporkan apa yang terjadi dalam Partai Demokrat,” kata AHY.

 

Dalam pengakuannya, AHY jika berkesempatan oleh ketiga tokoh tersebut mengaku ingin menyampaikan versi yang sebenarnya atas konflik kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Dimana, dia mengklaim bahwa versi yang dimaksud merupakan versi yang benar.

 

“Karena wajib bagi kami untuk menyampaikan versi kami, versi sebenarnya bagi kami ini adalah versi yang benar. Oleh karena itu, harus disampaikan secara langsung,” imbuhnya.

 

Di samping itu, AHY juga menuturkan bahwa pihaknya tidak pernah mencoba untuk membangun opini publik yang menyudutkan pihak-pihak tertentu. Adapun dalam hal ini yakni menyudutkan pemerintah terkait konflik perebutan kekuasaan di Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

 

“Sekali lagi kami tidak pernah mencoba untuk membangun opini publik yang aneh-aneh, apalagi menyudutkan siapa pun, tapi ini menjadi konsumsi publik, tidak bisa kami cegah,” pungkasnya.