Teka-teki PKS Tetap Oposisi Atau Gabung Barisan Jokowi di Tengah Menguatnya Isu Reshuffle

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Foto : detik.com

 

Belakangan ini, isu resuffle kabinet kian menguat. Menanggapi hal ini, PKS sebagai partai yang berada di luar pemerintahan turut meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak asal mengganti menteri.

 

“Pertama, dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil. Pesan untuk Pak Jokowi, walau angkat menteri hak prerogatif presiden tetap prinsip tata kelola dan efektivitas pemerintahan mesti jadi pertimbangan,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera seperti dikutip dari laman detik.com, Kamis (15/4/2021).

 

Diketahui, reshuffle kabinet yang berembus ialah perombakan di sektor pendidikan dan investasi. Dalam hal ini, PKS pun berharap Jokowi tak melakukan politik dagang sapi terkait reshuffle.

 

“Jangan politik dagang sapi lagi. Ini sudah periode kedua,” ujar Mardani.

 

Dikatakan Mardani, bahwa ada sejumlah hal yang perlu dikejar Jokowi di periode kedua. Dimana, dia menyebut mengenai perbaikan ekonomi dan pandemi Covid-19 yang harus menjadi fokus Jokowi.

 

“Kedua, Pak Jokowi punya visi dan misi yang perlu dikejar. Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, reformasi birokrasi hingga penanganan COVID-19 menjadi pekerjaan utama,” ucapnya.

 

Dalam hal ini, sejumlah teka-teki berhembus mengenai apakah PKS akan bergabung dengan barisan Jokowi?

 

“Siapa dan kementerian mana saja monggo saja diputuskan. PKS akan istiqomah menjadi oposisi,” ujar Mardani.

 

Diberitakan sebelumnya, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju sebelumnya kian waktu makin deras berembus. Bahkan, perombakan kabinet disebut-sebut tak hanya pada pos Kemristek, yang akan dilebur ke Kemendikbud, serta pembentukan Kementerian Investasi.

 

Menurut Ketua DPP PKB, Faisol Riza menyebut bakal ada dua lagi pos kementerian yang terkena reshuffle. Adapun sedang dilakukan kajian terhadap dua kementerian itu.

 

“Masih ada dua pos, masih dalam kajian,” kata Faisol Riza.

 

Bahkan, kini sejumlah nama untuk mengisi pos menteri yang dinilai layak diganti kemudian beredar. Meski demikian, pihak Istana sendiri belum menjelaskan detail kapan reshuffle dilakukan. Menurut Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin sempat menyebut reshuffle bakal dilakukan pekan ini. Akan tetapi, dia tak merinci kapan pastinya.

 

Insyaallah kalau tidak ada aral melintang pekan-pekan ini. Karena kan Pak Jokowi itu kalau sudah ada satu keputusan kan tanggal 30 Maret kemarin kan surat dikirim ke DPR yang isinya itu rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud, karena banyak tugas fungsi dan perannya Menristek itu dikerjakan BRIN. Jadi Kemendikbud dan Ristek serta pembentukan Kementerian Investasi,” kata Ngabalin.